Blitar, blok-a.com – Bupati Blitar Rini Syarifah membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) se-Kabupaten Blitar.
Bimtek yang digelar di LEC Pojok Garum, Senin, (19/06/2023) tersebut, dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dan diikuti sebanyak 220 KPM Desa se Kabupaten Blitar.
Bupati Rini Syarifah dalam kesempatan tersebut, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran para peserta Bimtek yang masih semangat. Bahkan berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Blitar.
Rini Syarifah mengatakan, kader Pembangunan Manusia (KPM) dibentuk, untuk mendampingi Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa di dalam memfasilitasi pencegahan konvergensi stunting.
“Mari kita sama-sama bersemangat menurunkan angka stunting di Kabupaten Blitar sampai zero,” ajak Rini Syarifah.
Lebih lanjut Rini Syarifah menyampaikan, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Blitar tahun 2021 sebesar 14,5 persen dan pada tahun 2022 turun 0,2 persen atau menjadi 14,3 persen. Sementara target Kabupaten Blitar di tahun 2024 adalah sebesar 8,6 persen.
“Penurunan ini saya rasa sangat kurang signifikan. Kita mesti kerja keras lagi, karena target di Tahun 2024 sebesar 8,6 persen harus dapat tercapai,” jelasnya.
Mak Rini, sapaan akrab Bupati Blitar menambahkan, untuk itu diperlukan berbagai langkah-langkah strategis dan terintegrasi.
“Saya optimis Kabupaten Blitar dapat memenuhi target penurunan stunting yang telah ditetapkan. Jika kita semua, seluruh stakeholder kompak memberikan dukungan melalui aksi nyata disektor masing-masing,” imbuhnya.
Mak Rini menandaskan, karena stunting masih menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan. Untuk itu dia meminta seluruh desa di Kabupaten Blitar menghadirkan inovasi untuk mempercepat stunting.
“Stunting dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM), bukan hanya berdampak kepada kondisi fisik, melainkan juga kesehatan hingga kemampuan berpikir anak,” tandasnya.
Orang nomor satu di Pemkab Blitar ini menekankan, bahwa setiap desa harus memiliki data yang akurat dan rinci. Sehingga mempermudah pekerjaan KPM dan para penyuluh untuk mengawasi dan memberikan perawatan kepada anak yang mengalami stunting. (jar/adv/kmf)
