Bojonegoro Sahkan Perda Dana Abadi Pendidikan Rp3 Triliun, Mulai Direalisasikan 2026

Pemkab bersama DPRD Bojonegoro sahkan Dana Abadi Pendidikan.
Pemkab bersama DPRD Bojonegoro sahkan Dana Abadi Pendidikan.

Bojonegoro, blok-a.com – DPRD Bojonegoro bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Dana Abadi Pendidikan dengan target anggaran mencapai Rp3 triliun. Kebijakan ini disiapkan untuk memastikan pendanaan pendidikan jangka panjang tetap terjamin bagi generasi mendatang.

Langkah strategis tersebut diambil sebagai upaya mengurangi ketergantungan daerah terhadap pendapatan minyak dan gas bumi (migas), yang merupakan sumber daya alam tidak terbarukan. Dana Abadi Pendidikan dinilai menjadi instrumen investasi tepat untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan sektor pendidikan.

Skema anggaran Rp3 triliun ini akan direalisasikan bertahap mulai tahun depan. Tahun pertama dialokasikan Rp500 miliar, tahun kedua Rp750 miliar, tahun ketiga Rp750 miliar, tahun keempat Rp500 miliar, dan tahun kelima Rp500 miliar. Pada APBD 2026, telah tercantum alokasi Rp500 miliar untuk tahap pertama.

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan pentingnya kebijakan ini sebagai fondasi pendidikan jangka panjang.

“Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan langkah krusial untuk menjamin keberlangsungan pendidikan, tidak hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi Bojonegoro di masa depan. Pendidikan adalah investasi terbaik yang dapat kita wariskan. Pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, cepat, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Bojonegoro, Anie Susanti, menyampaikan bahwa dana pokok Dana Abadi Pendidikan akan tetap utuh meski pemanfaatannya mulai berjalan pada APBD 2026.

“Pemanfaatannya dari hasil pengembangan dana abadi digunakan untuk beasiswa dan program peningkatan akses pendidikan untuk masyarakat,” jelasnya, Jumat (28/11/2025).

Ia menambahkan bahwa Pemkab Bojonegoro memastikan keberlanjutan manfaat Dana Abadi Pendidikan agar tetap terjaga bagi generasi berikutnya, terutama untuk pemerataan akses dan pembiayaan pendidikan jangka panjang.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memperluas layanan pendidikan, serta memperkuat daya saing sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan global.(lio)

Baca berita ter-update di Google News Blok-a.com dan saluran Whatsapp Blok-a.com