Blok-a.com – Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) menghadapi guncangan hebat akibat skandal kredit fiktif yang mengakibatkan kerugian Rp569,4 miliar. Kasus yang terjadi di cabang Jakarta ini telah menyeret tiga tersangka ke meja hijau, termasuk kepala cabang Bank Jatim Jakarta yang ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Februari 2025.
Meski terbelit skandal besar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa justru melontarkan pujian terhadap kinerja Bank Jatim. Pujian itu disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang digelar di Surabaya pada 22 Mei 2025. Sikap Khofifah ini menuai berbagai reaksi dan memunculkan pertanyaan tentang alasan di balik pujiannya.
Perkara korupsi Bank Jawa Timur cabang Jakarta ini terjadi pada tahun 2023-2024 lalu, sebagaimana dijelaskan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta, Syahron Hasibuan. Kasus ini berawal dari hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan yang mengungkap adanya manipulasi kredit di cabang tersebut.
Skandal ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi bank, tetapi juga memicu gelombang protes dari berbagai pihak. Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) turun ke jalan menuntut transparansi dan pertanggungjawaban, bahkan secara khusus menyoroti peran Gubernur Khofifah sebagai pemegang saham utama bank daerah tersebut.
Prestasi di Tengah Badai
Terlepas dari kontroversi yang menyelimuti, Bank Jatim berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang mengesankan pada tahun 2024. Bank Jatim mencetak laba bersih (audited) Rp1,28 triliun dan membagikan dividen Rp54,71 per lembar kepada para pemegang saham.
Pencapaian ini menjadikan Bank Jatim sebagai salah satu bank daerah dengan kinerja terdepan di Indonesia. Dividen yang dibagikan mencapai Rp821,49 miliar, dengan porsi terbesar mengalir ke kas Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Khofifah menilai bahwa kunci keberhasilan kinerja Bank Jatim terletak pada tata kelola dan kepemimpinan. Ia bahkan menyebut Bank Jatim sebagai panutan bagi bank-bank daerah lain.
Namun, sikap Khofifah menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Anggota DPRD Jawa Timur, Multazamudz Dzikri, mempertanyakan mengapa gubernur terkesan lambat merespons skandal ini. Anggota Komisi C DPRD Jatim, Hasan Irsyad memandang kasus kredit fiktif Rp 569,4 miliar di cabang Jakarta merontokkan kepercayaan publik pada Bank Jatim.
Para demonstran dari Jaka Jatim bahkan memasang spanduk bertuliskan “stop korupsi” sebagai bentuk desakan agar kasus ini ditangani secara serius tanpa pandang bulu. Di media sosial, warganet juga mempertanyakan logika pujian di tengah skandal. Komentar bernada sinis bermunculan, seperti “Bank Jatim rugi ratusan miliar, kok malah dipuji?”
Merespons tekanan publik, Khofifah menegaskan bahwa Pemprov Jatim telah membentuk tim seleksi khusus untuk memilih direksi dan komisaris baru Bank Jatim. Proses seleksi ini dilakukan secara transparan dengan tujuan memperbaiki tata kelola perusahaan.
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) menghormati proses hukum terkait kasus dugaan kredit fiktif senilai Rp 569,4 miliar, demikian pernyataan resmi bank. Manajemen Bank Jatim juga menyatakan komitmen penuh untuk mendukung pemeriksaan yang dijalankan Kejaksaan Tinggi Jakarta. (mg3/gni)
Penulis: Kun Lang Ragil (mahasiswa magang STIMATA)