APBD-P Sumenep 2023 Disahkan, Sektor Pendapatan Ditarget Rp2,4 Triliun

F_Penandatanganan Nota Kesepakatan Pimpinan DPRD Sumenep dengan Kepala Daerah tentang perubahan KUA PPAS 2023
F_Penandatanganan Nota Kesepakatan Pimpinan DPRD Sumenep dengan Kepala Daerah tentang perubahan KUA PPAS 2023

Sumenep, blok-a.com – Penandatanganan hasil pembahasan Perubahan APBD Sumenep (APBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2023 melalui sidang paripurna DPRD Sumenep di Graha Paripurna DPPRD Sumenep sudah tuntas.

Dari sektor pendapatan daerah ditarget sebesar Rp2,44 triliun dalam rencana Perubahan APBD 2023, dari yang semula ditargetkan sebesar Rp2,42 triliun. Artinya mengalami kenaikan sebesar Rp2 miliar lebih atau naik sebesar 0,87 persen.

Sedangkan sektor belanja daerah dalam rencana Perubahan APBD ditarget Rp2,82 triliun, dari alokasi semula di APBD murni Rp Rp2,63 triliun. Artinya mengalami kenaikan sebesar Rp194 miliar lebih.

Itulah Perubahan APBD Sumenep TA 2023, yang secara resmi telah ditandatangani bersama oleh Eksekutif dan Legislatif. Itu setelah melalui rapat paripurna di Gedung Graha Paripurna DPRD setempat, Senin (28/08/2023). Penandatanganan APBD-P TA 2023 itu, dilakukan Wakil Bupati Sunenep Dewi Khalifah bersama Ketua DPRD.

“Kami mengapresiasi terhadap kinerja Banggar, Komisi-Komisi maupun Tim Anggaran Pemkab Sumenep. Sehingga APBD-P Kabupaten Sumenep 2023 selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan,” kata Dewi Khalifah yang biasa dipanggil Nyai Eva.

Sementara Juru Bicara Badan Anggaran (Jubir Banggar) DPRD Kabupaten Sumenep, Afrian Mukhlas, mengatakan bahwa rampungnya Perubahan APBD Kabupaten Sumenep 2023 berkat kerja sama yang apik antara anggota Banggar, Komisi-Komisi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA PPAS) APBD-P Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023, pembahasannya dimulai 21 hingga 25 Agustus 2023. Alhamdulillah telah rampung dan sudah ditandatangani,” ujar Mukhlas.

Pihaknya (Banggar) juga mencantumkan beberapa catatan kepada Pemkab Sumenep untuk kemudian ditindaklanjuti sebagai rekomendasi hasil pembahasan. Diantaranya pengembangan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui konsistensi penganggaran kepariwisataan.

Perlu adanya penambahan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), untuk Program Restorasi Mangrove baik di lokasi yang sudah ada ataupun di lokasi baru. Karena ketersediaan hutan mangrove yang mencapai 15 ribu hektar, sehingga diprediksi dapat menambah pendapatan daerah melalui program Carbon Trading.

“Selain itu, Program Literasi atau kegiatan gemar membaca. Untuk itu, Badan Anggaran berharap kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep menjadi perhatian melalui Kantor Perpustakaan untuk penambahan anggaran penyediaan buku bacaan dan tempat baca yang nyaman dan baik,” ungkapnya. (Do)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?