Sidoarjo, Blok-a.com – Keberhasilan strategi kemandirian fiskal dan inovasi Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), menarik perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem, Provinsi Bali, untuk diadopsi dalam implementasi kebijakan daerah.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, saat pertemuan dengan Bupati Sidoarjo, Subandi bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo, Ainur Rahman dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo, Eri Sudewo di Kabupaten Sidoarjo, di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (8/5/2026).
Dalam pertemuan itu, Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, menilai bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak kemajuan. Khususnya dalam kemandirian fiskal tentang pengelolaan pendapatan daerah dan pemanfaatan teknologi pemerintahan. Terlebih di tengah tantangan yang dihadapi daerah terkait regulasi pendapatan daerah dan kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Sidoarjo ini banyak kemajuannya. Kami ingin belajar langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan pendapatan daerah di tengah adanya pengurangan TKD. Ditambah ketentuan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Sedangkan di Karangasem masih mencapai 46 persen, sehingga kami perlu mencari strategi dan inovasi,” kata I Gusti Putu Parwata.
Ia juga melihat adanya potensi kolaborasi antar daerah, termasuk di sektor pengembangan potensi pariwisata. Menurutnya, sinergi tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat perekonomian daerah dan PAD. Sehingga daerah tidak hanya mengandalkan dana transfer pusat, tetapi mampu mandiri secara ekonomi untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo, Subandi menjelaskan bahwa upaya peningkatan PAD di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya mengandalkan kawasan industri yang ada. Namun perlu didukung penguatan sistem digital dan pengawasan berbasis teknologi.
“Untuk meningkatkan PAD, selain dari berbagai kawasan industri yang ada di Sidoarjo, kami juga memiliki dashboard untuk mengetahui perkembangan pendapatan setiap triwulan. Dengan sistem non tunai, semua transaksi dapat dipantau sehingga tidak ada celah retribusi yang melanggar,” ungkap Bupati Subandi.
Subandi menambahkan, Pemkab Sidoarjo juga terus memperkuat kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melakukan efisiensi anggaran. Menurutnya, teknologi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Saat ini Pemkab Sidoarjo tengah mengembangkan sistem data warehouse yang terintegrasi dengan seluruh OPD.
“Teknologi kami mendukung pemerintah daerah untuk optimal menggali potensi pendapatan yang ada di Sidoarjo. Dashboard monitoring dan data warehouse akan mengintegrasikan data aktif dari seluruh OPD. Setelah data terkumpul dapat dibandingkan dan dipantau setiap saat,” terangnya.
Data warehouse tersebut juga akan mendukung monitoring proyek strategis daerah, tata kelola pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik. Seluruh data nantinya ditampilkan melalui dashboard sebagai data pembanding dan bahan evaluasi kebijakan.
“Upaya ini dilakukan untuk efektivitas dan transparansi tata kelola pemerintahan. Sehingga perkembangan pendapatan, pengeluaran, pelayanan publik hingga proyek strategis daerah dapat terus terpantau secara real time,” jelasnya.
Melalui penguatan sistem digital, koordinasi lintas OPD, serta sinergi dengan DPRD maupun perluasan mitra, peningkatan PAD Kabupaten Sidoarjo dapat terus dioptimalkan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. (fah/ova)