Kota Malang, blok-A.com – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2023 mencapai Rp 2,8 Triliun. Rencana belanja yang disusun tahun ini pun terhitung paling tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Untuk memenuhi angka tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang merekomendasikan peningkatan target pajak daerah sebesar 60% di tahun 2023.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, Kota Malang memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi yang ada saat ini bahkan tercatat lebih dari Rp 1 T.
Proyeksi peningkatan paling menonjol bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel dan Resto.
Made optimis peningkatan target pajak mudah dicapai jika Pemerintah Kota (Pemkot) memiliki persiapan matang.
“60 persen saya rasa masih sangat mampu untuk kita raih. Kita meyakini bahwa perekonomian kita baik baik saja terutama di tingkat nasional,” ungkap Made usai Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran terhadap Ranperda APBD Kota Malang Tahun 2023, Kamis (24/11/2022).
Terlebih, tutur Made, Kota Malang merupakan tujuan wisata. Terbukti dari tahun 2021 hingga 2022, hotel dan resto di Kota Malang alami peningkatan.
“Kita melihat kan berdasarkan tahun 2021 hingga 2022 tingkat hunian hotel kemudian pajak resto, benar bener Malang ini akan menjadi kota kuliner. Orang-orang akan datang kesini kadang-kadang untuk mencicipi masakannya itu yang paling banyak,” tuturnya.
Selain itu, proyeksi pendapatan daerah, kata Made, juga bisa dilihat melalui hasil Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
“Kemudian Kota Malang banyak mendapat dana transferan baru, Rp 10 miliar, Rp 100 miliar dan yang paling banyak DBHCT,” lanjut Made.
Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan rancangan APBD yang disusun tahun ini merupakan yang tertinggi dari sebelumnya.
Pada 2018 lalu, rencana pengeluaran mencapai Rp 1,8 triliun. Pada 2022 ini, disusun pengeluaran untuk 2023 mencapai Rp 2,8 triliun.
“Perubahan perubahan yang kemarin kita rencanakan bahwa APBD kita 2,5 ada pendapatan pendapatan baru yang bisa digali,” tutur Sutiaji.
“Sehingga tahun ini perjalanan tertinggi dari sejarah kita. Dulu 2018 itu 1,8 Triliun. Tapi sekarang 2,8 Triliun sekian itu ada kenaikan 1 Triliun, saya kira itu prestasi,” lanjutnya.
Lebih lanjut, orang nomor satu di lingkup Pemkot Malang itu menuturkan pada tahun 2023 mendatang pagu belanja daerah atau pengeluaran akan difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan banjir, menekan angka kemiskinan dan pengendalian inflasi.
Sektor pendidikan menempati urutan teratas untuk pagu belanja daerah. Jumlahnya mencapai Rp 696.476.164.285. Jumlah tersebut mengalami perubahan dari pagu rancangan awal yang Rp 657.903.689.660. Ada tambahan Rp 38.572.474.625.
Disusul sektor kesehatan yang mencapai Rp424.508.370.587. Pagu rancangan awal di sektor kesehatan Rp 376.506.774.571. Ada perubahan atau bertambah RP 48.001.596.016.
“Kami kuatkan untuk pengendalian inflasi dan penekanan kemiskinan. Itu prioritas kami,” ujar Sutiaji.
“Plus 2023 ini masalah penanganan banjir yang sudah berbasi dengan ‘buku pintar kita’ di masterplan mudah mudahan pengurangannya sudah mulai teruji,” lanjutnya.
(ptu/lio/adv)