KOTA BATU – Beberapa warga Desa Beji sempat mengeluhkan terkait pelayanan di Puskesmas Beji. Pasalnya saat akan mengajukan pemeriksaan rapid test antibodi pihak Puskesmas menolak.
Hal ini disampaikan Kepala Desa Beji, Deni Cahyono. Bahkan ia mengaku kerap menerima keluhan terkait kurang ramahnya pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut.
Deni menceritakan saat salah satu warganya hendak mengajukan pemeriksaan rapid test antibodi pada Juli lalu. Untuk anaknya yang akan kembali ke lingkungan pondok pesantren sebagai salah satu syarat.
“Permintaan warga di tolak, alhasil warga langsung membawa ke rumah sakit untuk rapid test antibodi,” kata Deni, Kamis (14/1).
Tak berbeda jauh juga dirasakan perangkat Desa Beji, Irwanto. Ia mengaku meminta surat rapid test untuk kebutuhan anaknya kembali ke pondok pesantren namun ditolak oleh pihak puskesmas.
“Padahal kan aturannya bawa surat rapid test dari puskesmas bisa, jadi saya ke puskesmas. Tapi malah ditolak juga,” ujar Irwanto.
Irwanto pun memutuskan membawa anaknya ke salah satu rumah sakit di Desa Ngijo, Karangploso Kabupaten Malang untuk menjalani Rapid test. “Ya langsung saya bawa ke rumah sakit saja karena di puskesmas ditolak. Untuk biaya rapidnya sekitar Rp 250 ribu,” lanjutnya.
Menanggapi keluhan dari warga Desa Beji tersebut, Kepala UPT Puskesmas Beji, Muhammad Mufid mengatakan alasan tidak bisanya melayani rapid test atas permintaan sendiri (APS).
Pihaknya mengacu pada Surat Edaran Dinas Kesehatan Kota Batu. Dimana rapid test antibodi tidak bisa dipergunakan begitu saja, hal ini dilakukan untuk menjaga antara kelancaran pelayanan dan ketersediaan alat.
“Puskesmas kami hanya bagian dari pelaksana teknis. Perumus kebijakan ada Dinkes. Silahkan langsung konfirmasi Dinkes untuk lebih jelasnya,” urai dia.
Ia mengatakan, rapid test antibodi digunakan untuk studi epidemiologi. Yang mana akan difokuskan untuk menilai risiko dalam skala komunal bukan perorangan. Baru kemudian dari penulusuran komunal akan diteruskan dengan swab pcr jika dibutuhkan.
Lanjutnya, saat ini rapid test digunakan untuk langkah tracing kasus di lapangan. Semisal terjadi kontak erat dengan terkonfirmasi positif. Karena persoalan dalam menangani wabah.
Di luar itu, Dinas Kesehatan Kota Batu menentukan kategorisasi kelompok. Kelompok masyarakat mana saja yang bisa melakukan rapid test antibodi di puskesmas. Maupun kelompok masyarakat mana saja yang tak bisa mengakses layanam rapid test di puskesmas.
Untuk layanan rapid test di puskesmas atas permintaan sendiri (APS), dikhususkan kepada kalangan menengah bawah seperti pekerja harian lepas. Pihaknya berpedoman pada SE Dinkes yang diterbitkan sejak awal Juni 2020 lalu.
“Misal tukang bangunan, ojek online. Akan ditanya dulu, pekerjaannya apa. Kedua, dalam konteks mendukung ekonomi, disasar pada PKL atau UMKM. ASN Pemkot Batu yang akan melaksanaan tugas ke luar kota juga akan kami layani untuk rapid test,” papar mantan Kepala Puskesmas Kota Batu itu.
Menurut dia, sejauh ini belum ada penarikan tarif di Puskesmas. Berbeda dengan rumah sakit swasta yang menghitung tarif rapid test antibodi. Mulai harga reagen, jasa petugas kesehatan. Di Puskesmas tidak ada mekanisme semacam itu. Semuanya ditopang dari subsidi pemerintah.
“Tarif di Puskesmas itu rata-rata pelayanan kesehatan diberikan secara gratis bagi masyarakat yang memiliki identitas kependudukan Kota Batu. Ada beberapa tindakan yang dikenakan tarif. Namun biaya itu bukan penggantian penuh. Jadi rata-rata 50 persen bahkan 25 persen dari tarif keseluruhan. Kekurangannya ditopang melalui subsidi,” papar dia.