Wali Kota Probolinggo: Selama Saya Menjabat, Jangan Harap Ada Tempat Hiburan Malam

Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin bersama anggota Satpol PP ketika melakukan razia hiburan malam. (blok-a.com/Soni)

Probolinggo blok-a.com – Tim gabungan Satpol-PP Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo terus melakukan penertiban tempat hiburan malam, penertiban itu dilakukan sesuai peraturan daerah no 9 tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Hiburan.
Selasa, (01/11/22).

Walikota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin mengaku penertiban disertai penyegelan tempat karaoke itu wujud komitmen pemerintahan yang dipimpinnya untuk menutup segala sesuatu yang melanggar norma kesusilaan.

” Sejak awal saya memimpin, saya sudah berkomitmen untuk menutup segala tempat hiburan yang melanggar norma kesusilaan, tentunya sesuai aturan yang ada, saya tegaskan kembali selama saya masih memimpin pemerintahan kota Probolinggo ini, segala bentuk tempat hiburan malam seperti karaoke tidak akan saya biarkan bercukul di kota Probolinggo, itu komintmen saya,” tegasnya.

Wali Kota Probolinggo juga menyampaikan kepada awak media untuk mengabadikan segel yang terpasang di salah satu pintu lantai atas hotel Tampiarto

” Kita sudah menyegel tempat karaoke itu, jadi saya mohon kepada pihak hotel Tampiarto serta teman-teman media untuk mengawasi bersama-sama, apakah segel itu nantinya tetap dengan kondisi seperti itu atau sebaliknya segel itu dirusak atau dilepas itu nanti ada tindakan lain dari kita,” pintanya.

“Jadi saya tekankan lagi ini bukan masalah hotelnya, kami hanya menseterilkan hotel ini dari tempat hiburan malam itu kan juga berpengaruh pada tamu, kalau para tamu mengetahui ada tempat seperti itu, mereka juga berfikir untuk menginap disini bisa jadi berkurang tamunya nanti,” imbuhnya.

Sementara Fariji selaku kuasa hukum pemilik kafe karaoke family 88 tetap bersikukuh menolak penyegelan yang dilakukan pemerintah kota Probolinggo

” Kita sudah mengajukan ijin kok, kalau dilarang jangan begini caranya, kasik kita surat penolakan ijinnya dulu beserta penyebab ditolaknya pengajuan ijin tersebut. Lagian perda No 9 tahun 2015 itu isinya melarang hiburan yang meliputi panti pijat, diskotik dan kelab malam, sudah jelas karaoke nggak ada dipoint perda itu,” bebernya.

fariji juga menyampaikan pihaknya bersedia untuk menutup tempat karaoke asalkan ada surat penolakan surat ijin dari Pemkot,

“Kita turuti untuk menutup tempat ini namun harus ada surat penolakan dulu dari Pemkot setelahnya kami akan melawan lewat jalur pengadilan, itu prosedur yang baik, bukan cara datang membawa banyak petugas kemudian mau menyegel seenaknya,” tandasnya. (Inos)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?