Kota Malang, Blok-a.com – Rencana revitalisasi Pasar Besar Kota Malang kembali buntu. Pasalnya, Dewan Perwakilan Kota Malang (DPRD) masih belum menerima legal tertulis resmi dari berbagai pihak. Antara lain Mal Matahari yang dikabarkan sudah putus kontrak.
“Belum ada legalize standing resmi dari Matahari sudah putus kontrak, belum diterima dewan, tembung jare,” papar ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika usai Rapat Paripurna, Kamis (7/9).
Karena akan dikucurkan anggaran yang besar, lanjut dia, pihaknya belum menerima kepastian tertulis dari Kementrian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI), dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia (PUPR RI). Hal itu yang mendorong pihaknya menahan persetujuan anggaran relokasi pedagang saat revitalisasi Pasar Besar Kota Malang.
Memang, beberapa waktu lalu sempat terdapat wacana soal penganggaran relokasi sebesar 4 milyar. Made menegaskan tidak mungkin pedagang Pasar Besar Kota Malang direlokasi tahun ini.
“Tidak mungkin relokasi tahun ini karena anggaran tidak ada, dan tidak mungkin ada pembangunan tahun ini, karena anggaran tidak ada,” tegas lelaki asal Bali itu.
Pihaknya juga belum menerima Detail Engineering Design (DED) hingga kini soal bangunan pasar besar itu. Terlebih, bangunan pasar yang kokoh menyebabkan pembongkarannya tidak mudah. Apabila pembongkaran dilakukan secara manual tentu akan memakan waktu cukup lama.
Di lain pihak, Wali Kota Malang Sutiaji menyebut, pihaknya masih dalam penjalinan komunikasi dengan kementrian terkait. Pihaknya memastikan bahwa pembangunan Pasar Besar Kota Malang masih menjadi prioritas.
“Saya sudah telefon dan katanya masih jadi priotitas di tahun 2024 lalu saya sebut, ‘Pak kalau bisa jangan 2024, tahun 2023 saja’ kemudian dibalas ‘Siap mudah-mudahan bisa,'” jelas Sutiaji.
Sutiaji menyebut, pihaknya sudah melakukan perubahan DED. Ada beberapa sisi bangunan yang jadi perhatiannya, antara lain sisi kanan dan kiri.
“Kemarin diminta melakukan revisi jadi kemarin kan di tengah, sekarang kanan kiri,” bebernya.
Ketika ditanya terkait anggaran, pihaknya menyebut apabila keuangan daerah mampu maka akan dibangun secara mandiri. Namun, pemkot sudah mengajukan anggaran pada Kementrian Keuangan.
“Kami sudah menyodorkan namun belum berani janji karena belum ada hitam di atas putih, tapi kami sudah lakukan koordinasi untuk itu semua,” tandasnya. (mg2/bob)