Soal Larangan Bukber Jokowi, Khofifah Respons Begini

Surabaya, blok-a.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku tetap akan menjadikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal larangan buka bersama (bukber) pagi pejabat sebagai acuan.

Namun, Khofifah tak lantas menghentikan kebiasaan menyajikan hidangan buka puasa bagi tamu maupun peserta kegiatan pemerintah di Gedung Negara Grahadi selama Ramadan.

“Ya pokoknya kita memedomani itu (arahan Jokowi),” kata Khofifah kepada wartawan, Kamis (23/3/2023).

Terlebih, selama bulan Ramadan ini, banyak agenda Pemprov Jatim yang dilakukan sore hari dan selesai mempet waktu buka puasa.

“Bisa dengan format gini, jadi sore ini ada rakor sama bupati wali kota juga di Grahadi, ya kalau acara selesai pas Magrib, kita langsung buka. Kalau pertemuan sore kan pasti selesai Magrib dan diakhiri buka. Baik itu buka puasa sendiri-sendiri atau tidak sendiri,” ujar Khofifah.

Merujuk arahan meniadakan bukber karena kekhawatiran Presiden Jokowi di masa transisi pandemi ke endemi, Khofifah meminta seluruh pihak bisa saling menjaga.

Mantan Mensos RI ini mengimbau, jika para undangan maupun pejabat internal Pemprov Jatim merasa sedang tidak enak badan, tidak perlu memaksakan diri menghadiri kegiatan di Grahadi.

“Kita menjaga kekhawatiran ini, sesuai isi suratnya ya saat ini (transisi) pandemi ke endemi, yang penting tidak ada kerumunan, tidak menimbulkan sesuatu yang membahayakan,” katanya.

“Kalau ada yang merasa flu, batuk-batuk, lebih baik izin dulu. Kita melakukan proses, dan mengonfirmasi apa yang sebaiknya dilakukan (pada bulan Ramadhan) tanpa mengurangi produktivitas yang kita lakukan,” tandasnya.

Sebelumnya, Jokowi melalui Sekretariat Kabinet mengeluarkan arahan soal peniadaan buka bersama yang tertuang pada Surat Sekretaris Kabinet Nomor R-38/Seskab/DKK/03/2023. Aturan itu ditandatangani Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan ditujukan kepada pejabat pemerintahan pada pada 21 Maret 2023.

Dalam lembaran surat itu, Jokowi meminta meniadakan kegiatan buka bersama bagi pejabat pemerintahan karena saat ini penanganan Covid-19 masih dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi.(lio)