KOTA MALANG – Presiden Jokowi ingin ada sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan. Tujuannya agar ada efek jera.
Untuk memberikan sanksi tegas itu, harus ada Peraturan Daerah (Perda) di setiap daerah yang mengikat. Pemerintah Daerah pun diminta membuat Perda tersebut.
Nanti setelah ada Perda terkait sanksi pelanggar protokol kesehatan, Polisi dan TNI bisa mudah menegakkan hukum atau menegur masyarakat yang tidak taat prokes.
Jokowi pun sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang Sutiaji sebenarnya sudah membuat Perda apa yang diinginkan Jokowi di Kota Malang.
Namun pria berkacamata ini mengaku Perda yang ia buat tidak hanya menyentuh sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan tapi juga bagi warga yang mengganggu ketertiban umum.
“Perdanya kita sekarang sudah masuk Propem (Program pembentukan) Perda berkaitan dengan masalah namanya Perda Sapu Jagat. Yang ini bukan hanya untuk karantina kesehatan saja tapi keseluruhan,” kata dia.
Sutiaji pun mencontohkan dalam Perda tersebut juga akan memberikan sanksi kepada warga yang ketahuan bercumbu di tempat umum meskipun istri atau kekasihnya sendiri.
“Contoh bojo-bojo ne dewe (istrinya sendiri) tapi ambung-ambungan (berciuman) ndek dalan (di jalan) itu nanti bisa kena, karena mengganggu orang lain. Jadi yang kami kuatkan sanksi dan masuk dalam Perda ketertiban,” tutur dia.