KOTA BATU – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu diingatkan untuk tidak terlibat organisasi terlarang. Pasalnya jika terbukti terlibat dalam organisasi terlarang sanksinya akan sangat berat. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso saat ditemui di Balai Kota Among Tani, Jumat (5/2).
Terlebih pemerintah pusat juga telah mengeluarkan surat edaran terkait larangan bagi PNS maupun PPPK yang bergabung dalam organisasi terlarang. Larangan ini dituangkan dalam surat edaran bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Kepala BKN, Bima Haria Wibisana yang ditandatangani 25 Januari 2021.
“Apa pun itu baik PNS atau PPPK jika terlibat organisasi terlarang, ancamannya berat, dia bisa diberhentikan dari pekerjaan,” kata Punjul.
Lanjut Punjul, untuk pemberhentian sebagai ASN tentunya sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam UU ASN. Dimana jika ada laporan maka inspektorat akan langsung melakukan klarifikasi sekaligus mencari bukti-bukti kebenaran dari laporan. Dari hasil pemeriksaan itulah akan diputuskan langkah-langkah yang akan diambil terhadap ASN.
“Tidak hanya ASN yang ikut dalam satu organisasi terlarang, namun kalau dia terbukti di belakang layar atau membiayai kegiatan maka tetap akan ditindak,” jelasnya.
“Karena itu saya sangat mengimbau kepada ASN Pemkot Batu agar patuh mengikuti UU ASN. Jangan sampai lah ikut-ikutan organisasi terlarang,” imbau Politisi partai PDIP.
Terlebih di era teknologi seperti saat ini, sangat mudah bagi Inspektorat untuk menemukan bukti-bukti keterlibatan ASN dalam sebuah organisasi terlarang.
“Sekarang kan gampang dalam rekam jejak di media sosial, tinggal ditindaklanjuti oleh Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Jika terbukti ada tentunya masih akan diberikan peringatan kesatu, peringatan kedua baru kemudian diberhentikan. Ada tahapannya tidak langsung diberhentikan begitu saja,” ujar Punjul Santoso.
Meski demikian, Punjul mengatakan hingga saat ini tidak ditemukan ASN di lingkungan Pemkot Batu yang terlibat dalam organisasi terlarang. Pihaknya berharap agar semua ASN bisa tetap patuh menjalankan kewajiban dan tidak ikut-ikutan dalam organisasi yang telah dilarang Pemerintah.
Sekedar diketahui dalam SE dijelaskan bahwa organisasi terlarang yang dimaksud di antaranya Partai Komunis Indonesia (PKI), Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Front Pembela Islam (FPI).