MALANG – Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menuai tanggapan serius dari mahasiswa dan organisasi mahasiswa di Kota Malang. Masa yang mengatasnamakan diri Aliansi Malang Melawan (AMM) siap mengadakan demo besar-besaran di depan Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (8/10) besok.
Salah satu BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) yang tergabung dalam AMM adalah BEM Unisma (Universitas Islam Malang). Presiden Mahasiswa Unisma A Faruuq, menyebut mendukung gerakan serentak demo 8 Oktober yang digaungkan BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia).
“Kita sangat mendukung dan harus terlibat karena disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja dengan proses yang tiba-tiba, tertutup, aspirasi masyarakat tidak di dengar. Maka Aliansi Malang Melawan akan aksi besok tanggal 8 Oktober,” tegasnya, Rabu (7/10).
Menurut Faruuq, gelombang penolakan Omnibus Law ini sebenarnya sudah digaungkan sejak lama. Bahkan oleh AMM sendiri. Mereka sudah sering mengadakan demo di depan DPRD Kota Malang.
“Tapi pemerintah dan DPR RI tetap mengesahkan, ini menunjukkan negara kita sedang mengalami darurat kedaulatan. Maka tidak ada alasan lagi untuk tidak ikut terlibat dalam demo yang akan dilaksanakan tanggal 8 besok,” terusnya.
Faruuq menyebut Aliansi Malang Melawan ini sendiri terdiri dari BEM Malang Raya dan berbagai organisasi buruh dan organisasi mahasiswa di Malang.
“Ada SPBI, PC PMII Kota Malang, IMM Malang Raya, GMNI Malang Raya, SMART, GMI, FEMO, SM, HMI, KP, AMP, PPMI, Aliansi BEM FT, Pembebasan, HMJ ITN, BEM FPIK, PPKFI, BEM FH UB, EM UB dan masih ada kemungkinan akan nambah,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Politik Hukum dan HAM BEM Unisma Masa Khidmat 2020, Diyaul Hakki menyebut sejatinya BEM Unisma tergabung dalam BEM Nusantara bukan BEM SI (Seluruh Indonesia) yang menggaungkan gerakan ini di awal.
“Tapi terlepas dari macam organ itu apapun organisasinya bila itu memperjuangkan nilai-nilai keadilan bagi rakyat Indonesia kami tetap menganggap sebagai saudara. Perihal demo tanggal 8 oktober tersebut kami tetap mendukung dan akan terus ikut serta di dalamnya dengan mematuhi protokol kesehatan, soalnya bagi kami Itu sangat menciderai nilai keadilan sosial dalam Pancasila,” singkatnya.