Dia mengatakan bahwa Pemkot bersengketa dengan warga yang minta tanah dijadikan hak milik berupa surat ijo dari 804 hektare, sudah 17 kali digugat. Pemkot sekali saja kalah yang kala itu di putusan Komisi Informasi Provinsi Jatim. Lainnya, Judicial review.
Untuk surat ijo, Sekda Kota Surabaya Erna Purnawati, telah berkirim surat je Menteri ATR/BPN dan 1 Desember 2022 telah ada balasan terkait penyelesaian sengketa surat ijo.
Maka, pihak Pemkot akan mengkaji dan segera melaksanakan solusi yang disarankan Menteri sehingga tidak menabrak UU dan PP yang berlaku.
Semisal, diberi HGB di atas HPL, selamq 30 tahun, kemudian diberi perpanjangan.
Bagi pemegang IPT itu diberi tarif ringan, jika ada yang siap segera diukur melalui BPN I Kota Surabaya, jika sudah diputuskan Wali Kota.
Untuk jangka waktu sesuai peraturan pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2021, diberikan IPT selama 30 tahun, dengan perpanjangan 20 tahun dan pembaharuan 30 tahun. Jika tidak terjadi perubahan, bisa ditambah satu circle lagi jadi 160 tahun.
IPT baik HGB di atas HPL itu disosialisasikan sudah bisa dijaminkan di bank dan bisa diwariskan asalkan tidak dipecah-pecah.
“Segera realisasikan UU nomor 1 tahun 2004, yang penting kan kekayaan negara tidak hilang. Tetap. Dan wilayah aktif. Kalau kekayaan tidak hilang kemudian, tanah bisa dimanfaatkan bisa memiliki harapan, 20 tahun bisa dimohon,” ujarnya.
Menteri Hadi, di akhir statemennya meminta agar BUMN tidak meninggalkan pekerjaan ke anak cucu. Kenapa aset BUMN itu tidak dipagari. Kemudian akan dimainkan oknum agar warga bayar kontrak sewa. Namun jika dipagari dijaga dan dipatroli. Dijamin akan aman.
“Jangan meninggalkan warisan masalah kepada anak cucu,” ujarnya.
Pemerintah RI, kata Menteri Hadi Tjahjanto, saat ini sangat pro rakyat, dan mendukung rakyat. Dan rakyat pasti tahu mana aset BUMN, pemerintah dan harus dijaga. (kim/lio)