Dari Blusukan Menteri ATR/BPN ke Lokasi Sengketa Tanah Warga vs Negara, Paguyuban Warjoyo Tak Puas (1)

Sujarwo dan Ermansyah, tokoh Ketua dan Sekretaris Paguyuban Warjoyo (Waringin, Bumiarjo dan Joyoboyo) sengketa dengan PT KAI, usai rapat tak puas dengan solusi dari Menteri ATR, Kamis (5/1/2023). (blok-a.com/Isma)
Sujarwo dan Ermansyah, tokoh Ketua dan Sekretaris Paguyuban Warjoyo (Waringin, Bumiarjo dan Joyoboyo) sengketa dengan PT KAI, usai rapat tak puas dengan solusi dari Menteri ATR, Kamis (5/1/2023). (blok-a.com/Isma)

Mobil Alphard yang mengangkut Menteri ATR dan Wamen langsung melaju. Melihat masih ada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Paguyuban Warjoyo, melalui Ketuanya Sujarwo, menghampiri.

Khofifah pun hanya bisa mengangguk dan tersenyum. Perwakilan warga yang sedang sengketa dengan PT KAI dan diberi nama Paguyuban Warjoyo, dengan nada teriak meminta agar Gubernur Khofifah membantu masyarakat. Yang sudah sekian tahun gagal mensertifikasi tanah yang mereka tempat namun dihambat PT KAI.

Mereka dihalangi protokol Pemprov Jatim, dan semakin menjauh. Khofifah pun mengangkat dua tangan dan mempertemukan kedua telapaknya di depan dada sambil berlalu masuk ruangan Grahadi.

Sujarwo dan Ermansyah, mewakili warga dua RW dan 21 RT di kawasan Waringin, Bumiarjo, dan Joyoboyo ini pun diserbu para kuli tinta.

“Percuma ini pertemuan. Baru kali ini, kami diundang Kakanwil BPN ini, dan muak. Diberi makan, disuruh duduk, mendengarkan tawaran solusi. Bukan solusi. Ini pertemuan percuma, buang buang duit,” ujar Sujarwo.

Sujarwo, mengatakan sangat tidak puas, dan tidak habis pikir ada pertemuan model seperti itu. Menurutnya jika memang tidak ada penyelesaian, seharusnya tidak usah mengundang.

“Ini bukan solusi. Tadi Pak Menteri mengatakan BUMN harus mengamankan aset dengan memberi pagar dan batas, yaa silakan diterapkan di tempat kami , jika tak ingin kita lawan dan kita siap berhadapan dengan KAI,” ujarnya.

Sebelum pertemuan rapat koordinasi,
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, blusukan ke tiga lokasi sengketa, yakni Jalan Sawunggaling, antara warga versus PT Kereta Api Indonesia, di Jalan Jagir, konflik warga versus Pemkot Surabaya dan di Jalan Teluk Weda, Perak Surabaya konflik lahan antara warga melawan PT Pelindo.

Usai dari blusukan, Hadi Tjahjanto, memahami proses penyelesaian akan butuh waktu. Karena jika alternatif solusi yang dia tawarkan berupa pemberian SHM kepada masyarakat, ada prosedur penghapus bukuan, dan tidak mudah.

Baik Ketua DPRD, Kusnadi, Kapolda Jatim Irjen Toni Harmanto, Kakanwil Jonahar, PKAI Daops 8, Pelindo Maudy Pitoy , GM PLN JBM Didik Fauzi Dahlan, GM PLN JBTB Rahmadansyah, Asisten I Setda Pemprov Jatim, Benny Sampirwanto, belum sempat memberikan penjelasan. Hanya Sekda Kota Surabaya Erna Purnawati, yang dapat waktu berbicara 5 menit. Rapat pun disudahi.

Baca berita ter-update di Google News Blok-a.com dan saluran Whatsapp Blok-a.com