Bapenda Ungkap Cara Restoran di Kota Malang Manipulasi Pajak

Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto
Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto (blok-a/mike)

Kota Malang, blok-a.com-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, atas perintah dari Pemerintah Kota Malang, melakukan pemeriksaan kepatuhan pajak restoran pada Sabtu (8/4/2023) malam kemarin.

Selama pemeriksaan, Bapenda Kota Malang menemukan beberapa indikasi adanya manipulasi pajak yang dilakukan oleh beberapa restoran di Kota Malang.

Sidak yang dilakukan oleh Bapenda Kota Malang tersebut menargetkan 5 restoran, yaitu Ocean Garden, Kaizen All You Can Eat BBQ & Grill, Cocari, Warung Sego Sambel Cak Uut, dan Roketto Coffee & Co.

Bapenda Kota Malang telah memasang sistem E-Tax, sebuah sistem elektronik yang dapat memantau pembayaran pajak restoran di seluruh Wajib Pajak di Kota Malang, termasuk di lima restoran yang telah disidak.

Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengumpulan pajak restoran.

“Pajak yang dikenakan bukanlah merupakan milik restoran, melainkan merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh konsumen yang telah membeli produk di restoran di Kota Malang,” kata Handi Priyanto Kepala Bapenda Kota Malang Sabtu(8/4) malam.

Besarnya pajak yang harus dibayarkan sebesar 10 persen dari harga produk dan harus disetor ke Bapenda Kota Malang untuk menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.

“Timnya menemukan indikasi manipulasi pajak ketika melakukan sidak di Ocean Garden,” ujarnya.

Restoran ini memiliki dua mesin kasir, dimana satu mesin kasir terkoneksi dengan sistem E-Tax, sedangkan mesin kasir lainnya tidak terkoneksi.

Lebih lanjut disebutkan bahwa sebagian besar pembayaran pelanggan dilakukan melalui mesin kasir yang tidak terkoneksi dengan E-Tax.

Oleh karena itu, transaksi tersebut tidak tercatat dalam sistem E-Tax.

“Selama sidak dilakukan, tim telah mengambil data dari mesin kasir yang tidak terkoneksi dengan E-Tax untuk menghitung selisih pajak yang harus dibayarkan,” jelasnya.

Selain itu, dalam sidak di restoran Kaizen All You Can Eat BBQ & Grill, tim juga menemukan indikasi adanya manipulasi pajak.

“Restoran diduga mematikan sistem E-Tax saat ramai pengunjung, khususnya pada waktu berbuka puasa,” kata dia

Tim menemukan bahwa data transaksi antara jam 4 sore sampai jam 7 malam tidak terekam dalam sistem E-Tax, padahal saat itu restoran terlihat ramai.

“Selama seminggu terakhir, tim telah memantau restoran tersebut dan melihat bahwa restoran selalu penuh bahkan full booking, namun dalam laporan E-Tax, transaksi antara jam 4 sampai jam 7 nihil,” kata Hadi.

Tim kemudian mengambil data manual dari restoran tersebut untuk menghitung selisih nilai antara laporan yang dilaporkan dengan nilai yang sebenarnya.

Saat berada di sana, tim menanyakan kepada kasir dan diketahui bahwa dalam laporan tercatat hanya ada 14 meja yang terisi, namun saat dicek secara manual oleh tim, ternyata terdapat 44 meja yang terisi.

“Tim juga menemukan indikasi adanya manipulasi data pajak di Cocari,” imbuhnya.

Pihak restoran menyatakan bahwa rata-rata omzet per bulannya sekitar Rp 150 juta, sehingga pajak yang dibayarkan hanya sekitar Rp 15 juta per bulan.

Namun saat tim membuka sistem kasir, ditemukan bahwa laporan omzet sebenarnya mencapai sekitar Rp 700 juta hingga Rp 800 juta per bulan. Bahkan, terdapat beberapa bulan yang mencapai Rp 900 juta.

“Seharusnya, dengan omzet sebesar itu, pajak yang harus dibayarkan mencapai sekitar Rp 80 juta” terangnya.

Tim akan menghitung selisih pajak yang seharusnya dibayar.

Selama sidak di Warung Sego Sambal Cak Uut, ditemukan adanya dua sistem pembayaran yang berbeda di kasir.

Salah satu mesin kasir tidak terkoneksi dengan E-Tax, sementara mesin kasir lainnya yang terkoneksi dengan E-Tax malah tidak aktif.

Dengan demikian, data transaksi dari pembayaran pelanggan tidak terekam dengan baik.

Mesin kasir yang terkoneksi E-Tax yang seharusnya digunakan untuk mencatat pajak justru tidak aktif dan mesin kasir yang tidak terkoneksi E-Tax yang aktif digunakan.

Kerugian pajak yang diperkirakan mencapai sekitar dua miliar rupiah.

“Jika terbukti melakukan pelanggaran, pelaku akan dikenai sanksi administratif berupa membayar pajak yang seharusnya empat kali lipat atau sanksi pidana berupa hukuman dua tahun penjara,” tandasnya. (mg1/bob)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?