blok-a.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pencabutan PPKM di seluruh wilayah Indonesia per hari ini, Jumat (30/12/2022), tak serta merta menghentikan berbagai program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pendemi. Seperti pembagian bantuan sosial (bansos) dan program insentif lain.
“Walaupun PPKM dicabut, bansos akan tetap dilanjutkan di tahun di 2023. Bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di faskes yang ditunjuk. Insentif pajak dan lain-lain juga akan terus dilanjutkan,” ujarnya dalam konferensi pers di Istana Negara yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (30/12/2022).
Jokowi meminta masyarakat untuk tetap hati-hati dan waspada meski pembatasan kerumunan sudah tidak berlaku. Pemakaian masker di tempat terbuka dan tertutup pun masih wajib dipatuhi.
“Masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko Covid-19, pemakaian masker di ruang terbuka dan tertutup harus tetap dilakukan, kesadaran vaksinasi harus digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas,” pesannya.
Selain itu, Jokowi meminta para aparat dan lembaga pemerintah harus tetap siaga melayani masyarakat di masa transisi ini.
“Aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga. Pastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan, utamanya vaksinasi booster. Dalam masa transisi ini, Satgas Covid-19 pusat dan daerah tetap dipertahankan untuk merespons penyebaran yang cepat,” kata Jokowi.
Sebelumnya, dikatakan Jokowi, pencabutan PPKM berangkat dari tren kasus COVID-19 lebih dari lima hari terakhir berada di bawah seribu pasien.
Meski tren kasus COVID-19 kembali dilaporkan meningkat di beberapa negara seperti China, Indonesia mencatat perkembangan kasus sebaliknya.
”Semakin terkendali, per 27 Desember 2022 kasus harian, 1,7 kasus per 1 juta penduduk, positivity rate 3,3 persen. Tingkat perawatan RS berada di 4,7 angka 9 persen dan angka kematian di 2,39 persen. Ini semua berada di bawah standard dari WHO. Dan seluruh kab/kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM level 1. Di mana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, wacana pencabutan PPKM ini sudah dikaji selama 10 bulan belakang melalui berbagai pertimbangan.
”Setelah mengkaji, sudah lebih dari 10 bulan, dan lewat dari pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka yang ada maka hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022,” ujar Jokowi.
“Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat,” lanjutnya.
Jokowi menambahkan, pencabutan PPKM juga dilandasi oleh tingginya cakupan imunitas penduduk.
“Jadi dari zero survey di Desember 2021 itu berada di angka 87,8 persen, di Juli 2022 ini berada di angka 98,5 persen. Artinya kekebalan kita ini secara komunitas berada di angka yang sangat tinggi,” ujar Jokowi. (lio)