Aturan Soal APK Caleg Dipasang di Kota Malang, KPU: Sosialisasi Politik Diizinkan

Caption: Pendaftaran bacaleg dibuka di KPU Kota Malang untuk Pemilu 2024 (blok-a/mike)
Caption: Pendaftaran bacaleg dibuka di KPU Kota Malang untuk Pemilu 2024 (blok-a/mike)

Kota Malang, blok-a.com – Usai tuai pro kontra, akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang memberikan tanggapan soal penindakan Alat Peraga Kampanye (APK) baru-baru ini.

Penindakan tersebut dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan dasar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2022.

Namun, Plh Kepala KPU Kota Malang Muhammad Toyib menyebut, selama APK tersebut bersifat sosialisasi memang diizinkan oleh KPU.

“Yang jelas sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat itu diperbolehkan. Apakah sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan temen-temen itu masuk kategori kampanye silahkan juga diawasi dan tugas pengawasan itu wewenang bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum),” bebernya.

Pihaknya menyebut, memang Satpol PP sebelumnya sudah melakukan koordinasi terkait penindakan tersebut. Namun, Toyib menyebut, KPU tidak berhak untuk menegakkan peraturan daerah. Toyib menilai, bahwa Satpol PP memang berhak untuk menegakkan perda yang dirasa melanggar. Dia mempersilahkan semua partai yang merasa keberatan untuk melakukan konfirmasi langsung kepada Satpol PP. Konfirmasi tersebut meliputi pencocokan kesepahaman terkait hal yang dianggap melanggar dalam cangkupan Perda.

Diketahui, Perda Nomor 2 tahun 2022 mencangkup peraturan pemasangan reklame dan baliho di Kota Malang. Meski demikian, Toyib menerangkan bahwa perda tersebut bersifat menyeluruh.

“Kalau berbicara tentang penegakan perda, konten apapun yang terkait penegakan yang dianggap melanggar itu silahkan ditegakkan, sesuai dengan peraturan perda. Kita tidak berhak menegakkan perda,” terangnya.

Menanggapi soal respon kontra yang lahir dari peserta pemilu terdampak, pihaknya mendorong untuk melakukan klarifikasi langsung.

“Semua partai itu,semua peserta pemilu (Pemilihan Umum) itu, berhak melakukan klarifikasi. Kalau pemasangan baliho atau poster itu tidak sesuai dengan perda ya apanya yang tidak sesuai silahkan konfirmasi pada pihak berwenang. Cukup di situ saja penjelasan saya terkait penegakan perda,” tegasnya.

Toyib menjelaskan ada perbedaan antara sosialisasi dan kampanye. Sosialisasi sendiri tidak bersifat ajakan untuk memilih. Hanya seputar perkenalan terhadap gambar partai politik dan bakal calon. Sosialisasi juga tidak boleh berisikan visi misi, karena sudah termasuk dalam kampanye.

“Kalau ngomong tentang kampanye, itu ada rambu-rambu dimana bisa dikatakan kampanye atau tidak. Pertama kalau kampanye itu memuat tentang visi dan misi peserta caleg maupun capres. Terus yang kedua memuat tentang citra diri sebagaimana itu nomor urut foto gambar materi kampanye,” ungkapnya.

Meski demikian, Toyib enggan berkomentar lebih jauh lagi. Pihaknya menyebut bahwa penindakan pelanggaran seputar pemilu sudah masuk dalam ranah Bawaslu Kota Malang. Kewenangannya sebagai KPU tidak sampai ke penindakan pelanggaran. Termasuk penilaian apakah APK yang ditindak itu masuk dalam ranah kampanye atau sosialisasi.

“Apakah itu masuk kampanye atau tidak silahkan bawaslu mengawasi setiap pemasangan poster poster atau baliho terpasang. Saya kira terkait dengan ada unsur visi misi ada citra diri itu yg meliputi nomor urut dan foto gambar merupakan satu kesatuan. Artinya kalau sudah komplit di situ yang dianggap kampanye di luar tahapan kampanye, itu silahkan diawasi dan dicegah oleh bawaslu,” beber lelaki berambut putih itu.

Pihaknya mendorong bagi Satpol PP dan partai yang keberatan untuk menemukan titik temu.

“Kami mengatakan kalau penegakan perda silahkan diselesaikan. Harus ada titik temu dalam hal ini. Mana yang dianggap melanggar silahkan ditindak. Biar bawaslu yang menilai itu termasuk pelanggaran atau tidak,” tandasnya. (mg2/)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?