KOTA BATU – Operasi yustisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid II di Kota Batu terancam kendor. Pasalnya anggaran untuk operasional Satgas Cipta Kondisi Covid-19 di Kota Batu ini masih kurang dibandingkan operasi yustisi sebelumnya.
Kekurangan anggaran pengawasan perpanjangan PPKM pun disampaikan Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso. Ia mengatakan telah mendapatkan laporan dari Satpol PP terkait kondisi anggaran saat ini.
“Dengan adanya penambahan PPKM jilid II selama 14 hari ternyata ada dampaknya di anggaran. Apalagi operasi cipkon dilakukan sehari dua kali membuat anggaran semakin membengkak,” jelas Punjul, Senin (1/2).
Lebih lanjut, Punjul mengatakan sebelumnya telah dihitung anggaran selama PPKM I dan II dibutuhkan lebih dari Rp 200 juta. Namun alokasi anggaran di Satpol PP untuk kegiatan tersebut hanya Rp 150 juta.
“Dengan adanya kekurangan ini Satpol PP juga telah mengusulkan penambahan anggaran melalui Biaya Tidak Terduga (BTT). Mengingat BTT ini kan dapat dikeluarkan saat keadaan kebencanaan seperti pelaksanaan PPKM ,” terangnya.
Sementara itu Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batu, M Chori menambahkan terkait kekurangan anggaran tersebut memang bisa diambilkan dari BTT. Namun saat ditanya besaran kekurangan anggaran pihaknya belum bisa memberi keterangan.
“Karena masih menunggu pengajuan (anggaran) dari Satpol PP. Kami belum bisa memastikan berapa yang mau diajukan,” ujarnya.
Untuk anggaran kebencanaan non alam seperti yang saat ini terjadi (Covid-19), dialokasikan anggaran Rp 10,8 miliar untuk pos anggaran BTT dalam APBD 2021. “Besaran BTT di tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya senilai Rp 5 miliar. Peningkatan memang diutamakan untuk penanganan pandemi Covid-19,” imbuhnya.
Ia menerangkan, BTT berkisar satu persen atau Rp 10 miliar dari total nilai APBD 2021 Kota Batu yang telah ditetapkan Rp 1 triliun. Anggaran nantinya bisa digunakan, utamanya untuk penanganan bencana ketika daerah dinyatakan statusnya tanggap darurat bencana. Apalagi Kota Batu masuk daerah rawan bencana.