Sumenep, blok-a.com – Aksi solidaritas dilakukan oleh Mahasiswa asal Kepulauan yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken (Himpas) ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep Senin (7/11/2022).
Kedatangan mereka memberikan dukungan penuh dengan pengusutan dugaan korupsi pembelian Kapal Dharma Bahari Sumekar V (KMP DBS V) senilai Rp8 miliar oleh PT Sumekar yang tidak melalui proses tender. Akibatnya bukan hanya keuangan Negara yang rugi, tapi masyarakat kepulauan juga rugi.
“Kami minta usut tuntas pengadaan kapal cepat atau KMP DBS V itu. Sarana transportasi laut dari daratan Sumenep menuju kepulauan jadi terganggu. Sering tertunda. Andai saja armada laut ini memadai, masyarakat kepulauan tidak terganggu aktivitasnya terutama dalam memasok bahan-bahan sembako ke kepulauan,” Koordinator aksi Arisandi.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumenep yang bergerak di sektor jasa transportasi laut tersebut kemungkinan dikelola secara tidak profesional. “Sudah transportasi laut terganggu sehingga kapal yang beroperasi tertunda. Malah ditambah dengan pengadaan kapal yang tak ada barangnya. Harusnya kapal kan nambah,” ujarnya.
Dijelaskan, kapal yang dikelola oleh BUMD PT Sumekar itu diantaranya ada KMP DBS I, KMP DBS II dan KMP DBS III. Masalahnya kapal yang beroperasi hanya KMP DBS I. Sedangkan KMP DBS III sudah tidak beropasi nyaris 2 tahun berjalan dan kapal itu saat ini malah dalam tahap perbaikan atau docking.
“Yang fatal itu KMP DBS II. Kapal ini nyaris sudah tidak bisa beroperasi karena mengalamin kerusakan berat dan infonya mau dilelang. Kasus terbaru malah PT Sumekar terlibat pengadaan kapal DBS V namun tak ada barangnya,” beber Arisandi.
Maka dari itu, pihaknya mendukung penuh langkah dan temuan kejaksaan dalam mengusut tuntas kasus pengadaan kapal . Usut cepat karena ulah mereka merugikan banyak pihak terutama kami masyarakat kepulauan yang keterbatasan sarana transportasi laut.
Terutama mobilisasi barang kaitanya dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Kepulauan di Kabupaten Sumenep. “Karena kami melihat transportasi ini kebutuhan mendasar bagi masyarakat Kepulauan,” tandasnya. (Aldo/Gim)