BLOK-A – Pemerintah Indonesia menerapkan peraturan sangat ketat pada penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NAPZA. Maka diterbitkan lah UU No 7 tahun 1997 yang kemudian diperbaharui melalui UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Di dalam UU tersebut, berbagai jenis obat-obatan terlarang dijelaskan ke dalam tiga golongan. Penjabarannya telah dijelaskan melalui laman hukumonline.
Golongan 1
Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Pemakaian yang sembarangan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis-jenisnya meliputi jenis Narkotika seperti Ganja, Methamphetamine (Sabu-sabu), Kokain, Opium, Heroin, dan lain sebagainya.
Golongan 2
Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dalam proses pengobatan. Golongan dua dapat digunakan untuk terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan ini juga mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi pemakainya. Morfin dan Pertidin adalah yang paling lazim dipakai para pengguna NAPZA.
Golongan 3
Adalah narkotika dengan khasiat pengobatan. Jenisnya banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Berbeda dari dua golongan sebelumnya, NAPZA golongan tiga mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh zat di dalam golongan ini antara lain etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.
Para pengguna akan dites terlebih dahulu untuk kemudian memutuskan zat dari golongan mana yang mereka gunakan.
Kita bisa mengambil contoh selebgram Abul Kadir. Pria yang terkenal lewat akun @d_kadoor itu baru saja ditangkap Polda Metro Jaya setelah dinyatakan positif zat Methamphetamine atau sabu-sabu.
Pada Pasal 127 ayat 3 UU Narkotika menyebutkan, setiap orang penyalah guna narkotika Golongan I (ganja, sabu-sabu, kokain, opium, heroin, dll) bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Begitulah yang disampaikan Brigjen Pol Bahagia Dachi Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang Deputi Bidang Pemberantasan BNN kepada Radio Suara Surabaya, Sabtu (11/1/2020).
Dengan demikian, Kadir bisa saja dijatuhi hukuman tersebut. Namun, semua akan dikembalikan pada hakim yang menangani kasus ini.