Blok-a.com – Isu kerenggangan hubungan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjadi perhatian publik. Hal itu setelah keduanya tampak tidak saling berinteraksi dalam rapat kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu.
Muncul spekulasi kemudian bahwa hal tersebut menandakan adanya pandangan dalam koordinasi kebijakan ekonomi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bahkan ketegangan antara keduanya. Namun, Menteri Keuangan Purbaya membantah spekulasi tersebut. Ia menjelaskan, alasan tidak terjadinya interaksi hanya karena posisi duduk yang berjauhan saat rapat berlangsung.
“Baik hubungan saya sama dia, nggak ada masalah,” ujarnya di Kompleks Istana Negara, Senin (20/10/2025).
Ia menganggap insiden itu hanya kesalahpahaman. “Kan jauh, beda berapa kursi. Masa saya teriak ‘Pak Luhut!’ di ruang sidang?” ucapnya.
Meski demikian, tampikan Menkeu Purbaya tidak lantas membuat spekulasi itu redam.
Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa dikenal dekat dengan Luhut Binsar Pandjaitan. Purbaya dulu bekerja di bawah koordinasi Luhut saat menjabat di Kemenko Maritim dan Investasi. Luhut dikenal sebagai mentor sekaligus pelindung bagi ekonom jebolan Bank Indonesia itu.
Ketika Purbaya diangkat menjadi Ketua LPS pada 2020, banyak analis menilai ada jejak tangan dingin Luhut di balik penunjukan itu. Namun, setelah Purbaya masuk kabinet Prabowo sebagai Menteri Keuangan, hubungan keduanya tampak mulai berubah.
Perbedaan Pandangan dalam Program Makan Bergizi Gratis
Perbedaan pandangan antara Purbaya dan Luhut mulai mencuat dari persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini memiliki total anggaran Rp71 triliun, namun hingga awal Oktober 2025, penyerapan anggarannya baru mencapai Rp21 triliun atau sekitar 29,6% dari total pagu.
Luhut menilai pelaksanaan program MBG mulai membaik dan meminta agar Kementerian Keuangan tidak menarik kembali anggaran yang belum terserap.
“Penyerapan sekarang kelihatan sangat membaik, jadi Menteri Keuangan tak perlu ambil anggaran yang belum terserap,” kata Luhut di Kantor DEN, Jumat (3/10/2025).
Namun, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa evaluasi tetap akan dilakukan secara objektif.
“Berarti kan Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua. Tapi kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober, kalau dia enggak menyerap ya kita potong juga,” ujarnya kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025), dikutip dari Bisnis.com.
Menurut Purbaya, anggaran negara harus digunakan secara efisien dan akuntabel. Ia menyebut, kebijakan fiskal tidak boleh dipengaruhi pertimbangan politik atau tekanan pihak mana pun.
Perbedaan tersebut menunjukkan perbedaan pendekatan antara kedua pejabat. Luhut menekankan fleksibilitas fiskal untuk menjaga momentum ekonomi, sementara Purbaya mengutamakan disiplin anggaran sebagai bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan APBN.
Isu Family Office
Ketegangan kembali mencuat setelah wacana pembentukan Family Office Indonesia kembali dibahas di tingkat pemerintahan. Inisiatif ini merupakan gagasan Luhut sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat pengelolaan kekayaan (wealth management hub) bagi investor global dan keluarga kaya dunia.
Menurut Luhut, family office akan menjadi langkah strategis dalam menarik arus modal asing dan meningkatkan posisi Indonesia di pasar keuangan internasional.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan penolakannya terhadap rencana pembiayaan proyek tersebut menggunakan dana APBN.
“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Purbaya menilai bahwa proyek semacam itu sebaiknya melibatkan investasi swasta, bukan pembiayaan dari anggaran negara. Ia menekankan bahwa prioritas APBN tetap pada program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Pandangan ini menegaskan sikap hati-hati Kementerian Keuangan dalam menjaga integritas fiskal. Sementara itu, Luhut menilai bahwa pembentukan family office merupakan langkah penting untuk mempercepat pertumbuhan investasi dan memperkuat kepercayaan dunia usaha terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Perbedaan Sikap dalam Proyek KCJB
Selain dua isu tersebut, Purbaya dan Luhut juga berbeda pandangan terkait proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Proyek dengan nilai investasi lebih dari Rp113 triliun itu masih menghadapi persoalan restrukturisasi pembiayaan dan utang perusahaan pengelola, PT. KCIC.
Purbaya menegaskan, Danantara memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk mengelola kewajiban proyek tersebut tanpa perlu mengandalkan dana publik.
“Kalau di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen dan dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa mencapai Rp80 triliun. Harusnya mereka bisa mengelola dari situ, jangan ke kita lagi,” tegas Purbaya.
Luhut dalam kesempatan lain menanggapi pernyataan tersebut. Ia menjelaskan bahwa tidak ada permintaan agar utang proyek tersebut dibayar menggunakan dana APBN.
“Seperti kita ribut soal Whoosh. Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu tinggal restructuring (restrukturisasi) saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta (uang) APBN. Restructuring.” kata Luhut di acara peringatan “1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran” di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Kontras antara Purbaya dan Luhut mencerminkan dua wajah pemerintahan modern Indonesia. Di satu sisi, ada teknokrat seperti Purbaya yang menjunjung integritas angka dan efisiensi anggaran. Di sisi lain, ada figur seperti Luhut yang mengandalkan jaringan politik dan kemampuan negosiasi untuk membuka peluang investasi. (mg2/gni)
Penulis: Muhammad Naufal Abiyyu (mahasiswa magang UTM Bangkalan)