Blok-a.com – Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh yang digadang sebagai simbol kemajuan transportasi Indonesia kini tengah disorot publik. Pasalnya, proyek ini menyimpan beban utang fantastis senilai Rp116 triliun. Lantas, siapa yang sebenarnya menanggung beban finansial besar ini?
Proyek Ambisius yang Membengkak
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung mulai digagas sejak 2015. Pemerintah Indonesia memutuskan bekerja sama dengan China Railway International Co. Ltd untuk membangun kereta cepat pertama di Asia Tenggara.
Dalam proposal awal, China menawarkan nilai investasi sekitar USD5,13 miliar, lebih murah dibandingkan tawaran Jepang yang mencapai USD6,2 miliar. Proyek ini ditegaskan tidak menggunakan dana APBN karena seluruh pendanaan diharapkan berasal dari skema bisnis antara BUMN Indonesia dan perusahaan China melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Namun, proyek tersebut tidak berjalan mulus. Total biaya investasi membengkak menjadi USD7,26 miliar atau setara Rp119,79 triliun, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar USD1,21 miliar dari nilai investasi awal USD6,05 miliar. Pembengkakan ini dipicu berbagai faktor, mulai dari pandemi COVID-19, perubahan desain, keterlambatan konstruksi, hingga kenaikan harga material.
Total Utang Capai Rp116 Triliun, Bunga Rp2 Triliun per Tahun
Berdasarkan laporan terkini, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung memiliki beban utang mencapai sekitar Rp116 triliun. Sebagian besar dana berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).
Dari total investasi tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman CDB dengan bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama. Pinjaman dibagi dalam dua fasilitas, denominasi dollar AS sebesar 325,6 juta dollar AS dengan bunga 3,2 persen, dan denominasi renminbi sebesar 217 juta dollar AS dengan bunga 3,1 persen.
Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang mayoritas sahamnya dimiliki PT Kereta Api Indonesia (KAI), harus membayar bunga hingga Rp2 triliun setiap tahun.
Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20 Agustus 2025) menyebut proyek ini sebagai “bom waktu” bagi perusahaan.
“Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” tegas Bobby.
Sudah Beroperasi, Tapi Terus Merugi
Kondisi utang tersebut semakin berat karena proyek Whoosh terus mencatatkan kerugian. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), pemegang saham mayoritas KCIC, merugi Rp4,195 triliun pada 2024. Bahkan kerugian terus berlanjut hingga semester pertama 2025 dengan nilai Rp1,6 triliun.
PSBI merupakan konsorsium yang terdiri dari PT KAI (58,53 persen), PT Wijaya Karya (33,36 persen), PT Jasa Marga (7,08 persen), dan PTPN VIII (1,03 persen). Dari sisi China, konsorsium China Railway yang terdiri dari lima perusahaan memegang 40 persen saham KCIC.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Emarini menyoroti kondisi ini dan mengatakan KAI sebenarnya bisa mencatat laba, namun terbebani proyek Whoosh.
“Kereta Api sebenarnya tinggi, bisa laba, tapi karena punya Whoosh jadinya defisit,” ujarnya.
Utang Tidak Ditanggung APBN, Melainkan Danantara
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan, menegaskan utang proyek Whoosh tidak akan dibayar menggunakan APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025) menyatakan proyek ini berada di bawah tanggung jawab Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
“Kalau sudah dibuat Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa mencapai Rp80 triliun atau lebih,” ujar Purbaya.
“Harusnya mereka bisa mengelola dari situ. Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” tambahnya.
Dalam pertemuan di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10/2025), Purbaya kembali menegaskan pemerintah tidak memiliki kewajiban menanggung utang proyek Whoosh.
“Mereka bilang masih akan studi, saya sih posisinya clear, karena di perjanjian mereka dengan Indonesia, dengan China, enggak ada harus pemerintah yang bayar,” jelas Purbaya.
Danantara disebut akan menerima dividen dari BUMN hingga Rp80–90 triliun per tahun. Jumlah itu diyakini cukup untuk menutupi bunga utang sebesar Rp2 triliun per tahun tanpa membebani keuangan negara.
Namun, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan dua skema penyelesaian utang. Dividen BUMN tidak seluruhnya dapat dialokasikan untuk pembayaran utang karena diprioritaskan untuk investasi produktif di berbagai sektor.
China Setuju Restrukturisasi, Tinggal Tunggu Keppres
Di tengah polemik pembayaran utang, kabar baik datang dari Beijing. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam agenda 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (16 Oktober 2025) mengungkapkan China Development Bank telah menyetujui restrukturisasi utang proyek Whoosh.
“Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaiki, kita audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), kemudian kita berunding dan China mau melakukan (restrukturisasi utang Whoosh),” jelas Luhut.
Namun, proses restrukturisasi terhenti karena pergantian kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani merespons di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (17 Oktober 2025) bahwa pihaknya masih mengkaji sejumlah opsi untuk melunasi kewajiban kepada Pemerintah China.
“Kita akan presentasikan (opsi pelunasan utang Whoosh) agar penyelesaiannya adalah penyelesaian yang komprehensif. Bukan hanya penyelesaian yang sifatnya bisa potensi problem lagi,” tegas Rosan. Ia berharap kajian tersebut bisa rampung sebelum 2025 berakhir.
Luhut menjelaskan pemerintah akan membentuk tim khusus melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) yang berisi nama-nama tim perunding Indonesia untuk menghadapi CDB.
“Saya sudah bilang sama Pak Rosan, segera saja bikin itu (tim),” ujar Luhut.
Pendapatan Belum Menutup Biaya Operasional
Sejak mulai beroperasi pada Oktober 2023, Whoosh memang berhasil menarik perhatian publik. Namun dari sisi pendapatan, realitasnya belum secerah harapan.
Okupansi harian Whoosh bahkan belum mencapai 60 persen, jauh dari target ideal untuk menutup biaya operasional, apalagi utang. Dengan harga tiket berkisar antara Rp150–300 ribu per orang, pemasukan yang diperoleh belum mampu menutupi biaya operasional dan cicilan utang.
Pengamat BUMN Toto Pranoto menyatakan berharap pada penjualan tiket penumpang jelas tidak realistis. “Pendapatan tiket dalam setahun mustahil menutup kewajiban bunga dan pokok utang. Ini jelas di luar jangkauan KAI sebagai lead konsorsium,” tegas Toto.
Menurut Toto, penyelesaian masalah keuangan Whoosh tidak hanya soal bailout atau restrukturisasi utang. Peluang besar ada pada pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) dan pemanfaatan aset di sekitar jalur kereta cepat.
Presiden Prabowo Perintahkan Cari Skema Alternatif
Juru Bicara Kepresidenan Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memang tidak membahas kerugian Whoosh pada rapat kabinet Minggu (12 Oktober 2025). Namun sebelumnya, Prabowo sudah memberikan arahan bahwa pemerintah hingga saat ini belum terpikir untuk menanggung kerugian Whoosh menggunakan APBN.
Pemerintah masih mendorong PT KAI agar mencari skema lain untuk menutup kerugian Whoosh. “Untuk dicari skema agar beban keuangannya bisa dicarikan jalan keluar. Karena faktanya Whoosh jadi modal transportasi yang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat dari Jakarta-Bandung sebaliknya,” ucap Prasetyo.
Presiden bahkan berharap apabila pengelolaan keuangan Whoosh sudah baik, proyek ini akan dikembangkan hingga Surabaya. (mg1/gni)