Jember, Blok-a.com – Pemerintah Kabupaten Jember menerapkan pola pembiayaan gotong royong (collaborative financing) untuk menopang pelaksanaan program Jember Cinta Kesehatan (JCK) Tahap Dua. Langkah ini diambil guna mengatasi keterbatasan ruang gerak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni dalam menanggung target 10.000 peserta dan tindakan bedah spesialis.
Berdasarkan draf perencanaan yang dirilis Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) Bidang Kesehatan Jember, Pemkab merangkul sektor swasta melalui alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta organisasi non-pemerintah (NGO) nasional maupun internasional.
Dalam skema kerja sama ini, Pemkab Jember menyediakan data pasien yang akurat (by name by address), tenaga medis, dan fasilitas ruang operasi di puskesmas. Sementara itu, pihak swasta dan NGO menyuplai pendanaan untuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta alat kesehatan, seperti komponen kaki palsu, lensa operasi katarak, dan alat bantu dengar digital.
Ketua TP3D Bidang Kesehatan, dr. Ulfa Elfiah, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor ini untuk memastikan seluruh pelayanan kesehatan berjalan tanpa hambatan biaya.
“Harapan kita bersama, persoalan kesehatan di Jember dapat tertangani secara tuntas tanpa ada hambatan keterbatasan anggaran daerah. Pelaksanaan program strategis Jember Cinta Kesehatan Tahap Dua ini turut ditopang secara kuat oleh kolaborasi lintas sektor yang solid. Selain alokasi anggaran operasional dari Pemkab Jember, kegiatan baksos skala besar ini mendapat sokongan penuh dari sektor swasta melalui program CSR perusahaan serta NGO kemanusiaan yang memiliki komitmen serupa dalam pembangunan sektor kesehatan daerah. Ini adalah bukti bahwa membangun daerah harus dilakukan dengan prinsip gotong royong,” kata dr. Ulfa Elfiah.
Keterlibatan NGO internasional juga mencakup transfer teknologi dan standardisasi pelayanan. Beberapa NGO di bidang disabilitas fisik memboyong tenaga ahli ortotik prostetik internasional untuk melatih teknisi lokal Jember, terutama terkait pencegahan cacat sekunder. Pelatihan ini dilakukan agar alat bantu seperti kacamata korektif, alat bantu dengar, dan kaki palsu yang dibagikan secara gratis memenuhi standar mutu.
Untuk menjaga transparansi, Pemkab Jember menjamin seluruh tata kelola keuangan dan logistik bantuan dari pihak swasta maupun NGO akan diaudit oleh akuntan publik independen.
Bupati Jember, Gus Fawait, menegaskan bahwa bantuan alat kesehatan tersebut merupakan hak mutlak warga miskin, sehingga tidak boleh ada penyelewengan atau komersialisasi dalam bentuk apa pun. (rio)