Surabaya, Blok-a.com– Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka Diklat Kepala Desa, Diklat Peningkatan Bapasitas SDM bagi Kepala Desa Angkatan III, IV, V pada 2023 di Hotel The Singhasari Resort, Kota Batu, Selasa (7/11/2023) malam.
Pembukaan Diklat yang diikuti 180 kepala desa dari beberapa daerah di Jawa Timur (Jatim) ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Khofifah. Ia didampingi Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur, Ramliyanto.
Pada agenda pembukaan tersebut, Gubernur Khofifah mengatakan, posisi desa menjadi kekuatan ketahanan nasional sangat penting di segala lini. Mulai dari ketahanan keluarga, ketahanan pangan, hingga ketahanan nasional.
Hal ini karena desa merupakan unsur pemerintahan terkecil yang merekatkan energi di lini administrasi dalam lingkup yang lebih luas.
“Jadi posisi desa ini sangat penting, karena desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan. Sehingga, jika ketahanan desa tidak kuat, maka ketahanan nasional kita juga akan rapuh,” ungkapnya.
Untuk itu, Khofifah menegaskan, dibutuhkan peran kepala desa sebagai aktor penting dalam pengembangan desa. Utamanya dalam membangun dan memberdayakan masyarakat desa melalui berbagai program.
Atas peran kepala desa yang luar biasa, saat ini Jatim menjadi provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak di Indonesia.
Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Republik Indonesia nomor 174 tahun 2023. Tentang status kemajuan dan kemandirian desa 2023. Jumlah desa Jatim tercatat sebanyak 2.800 dengan status desa mandiri, 3.674 desa maju dan 1.247 desa berkembang.
Profil Kemajuan Desa di Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang desa mandiri terbanyak dibanding provinsi lain. Jumlah keseluruhan desa mandiri di Indonesia adalah sebanyak 11.456. 24,44 Persen di antaranya berada di wilayah provinsi Jatim.
Angka terbaru ini juga naik signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Saat itu, tercatat ada 1.490 desa mandiri, dan tahun ini bertambah 88 persen atau sejumlah 1.310 desa.
“Alhamdulillah, Jatim berhasil mempertahankan capaian Desa Mandiri Tertinggi Nasional. Terima kasih atas peran luar biasa kepala desa yang sudah mengharumkan nama Provinsi Jawa Timur di antara provinsi se-Indonesia. Ini kerja cerdas para kepala desa di Jawa Timur,” tutur Khofifah.
Khofifah juga menambahkan, pada 2019 di Jatim ada 344 desa tertinggal. Ketika melihat data tersebut, pihaknya mengundang beberapa narasumber dari berbagai latar belakang untuk memberikan rekomendasi terkait masalah tersebut.
“Berkat rekomendasi tersebut, dalam waktu satu tahun tepatnya tahun 2020 desa tertinggal di Jatim menyisakan 3. Kemudian tahun 2021 tidak ada desa tertinggal di Jawa Timur,” imbuhnya.
Lebih lanjut Khofifah menjelaskan, per September 2023 ada 613 desa yang masuk kategori desa devisa di Indonesia. Dari 613 desa tersebut, sebanyak 149 desa di Jawa Timur sudah masuk kategori desa devisa atau 24% dari total nasional. Ini juga berarti bahwa Jawa Timur memiliki jumlah desa devisa paling tinggi se-Indonesia.
Menurutnya, keberadaan desa devisa menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk turut mengembangkan potensi desa. Agar mengembangkan produksi komoditas ekspor yang mampu mengundang investor.
Ini bukan hanya investor asing, melainkan juga investor dalam negeri. Pasalnya, investor dalam negeri dapat membawa manfaat yang hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Di samping itu, juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, baik di desa tersebut maupun wilayah tetangga.
“Para kepala desa bisa memanfaatkan peluang desa devisa yang potensinya sangat besar. Artinya, berani melakukan ekspor melalui potensi yang ada di desa. Contohnya seperti rumput laut dari Sidoarjo, tenun dari Gresik dan Lamongan, dan alat musik gendang jimbe dari Blitar,” terangnya.
Selain itu, Khofifah menyampaikan, upaya Pemprov Jatim untuk mendorong terwujudnya Desa Mandiri. Pihaknya telah melakukan penguatan perekonomian desa, melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Di Jawa Timur sendiri, sudah terbentuk 6.490 BUM Desa, di mana 1.400 di antaranya merupakan kategori maju.
Selain itu, penguatan perekonomian desa juga dilakukan melalui program Desa Wisata Cerdas Mandiri dan Sejahtera (Dewi Cemara). Ini dilakukan dengan mengembangkan 596 desa wisata di wilayah Jawa Timur. Salah satu yang membuktikan keberhasilan program tersebut adalah keberhasilan 8 desa wisata di Jatim meraih penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023
Unit usaha BumDesa sangat penting untuk diperhatikan. Tidak sekadar pengelolaan wisata, tetapi juga pengelolaan air minum dan sampah yang tentunya dapat berdampak positif. Juga unit usaha lainnya yang menjadi potensi efektif desa.
Diklat untuk Desa Maju di Masa Depan
Pada akhir sambutan, Gubernur Khofifah berharap para kepala desa dapat terus mengasah kemampuan masing-masing melalui diklat ini. Sebab, forum semacam ini dapat meningkatkan peluang sinergi dan kolaborasi, demi semakin mengembangkan peran desa beserta masyarakatnya.
“Pola-pola ini terus mengasah bahwa diri kita memiliki kemampuan-kemampuan yang mungkin sebagian sudah terasah dan mungkin sebagian belum terasah. Maka di forum inilah akan ditemukenali energi luar biasa dan masyarakat yang panjenengan pimpin juga punya kemampuan yang luar biasa,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai mengatakan, kepemimpinan Gubernur Khofifah telah memberikan dampak signifikan. Mulai sektor ekonomi, turunnya angka kemiskinan, diikuti turunnya tingkat pengangguran, serta tumbuhnya pelaku UMKM.
Menurutnya, semua itu bisa terwujud berkat kerja keras Gubernur Khofifah bersama seluruh pihak. Sehingga geliat ekonomi masyarakat pasca pandemi terus tumbuh. Khususnya bagi masyarakat Kota Batu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Termasuk ekonomi UMKM dan masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih dukungannya dan dukungan Ibu Gubernur,” katanya.
Di sisi lain, Kepala BPSDM Jatim, Ramliyanto mengatakan, Diklat ini dilaksanakan selama lima hari atau setara 43 jam pelajaran. Materi yang disusun sangat aktual guna menunjang para peserta dalam menjalankan roda pemerintahan desa.
Ia menyebut, jumlah peserta meningkat setiap tahun. Pada tahun 2022 sebanyak 240 peserta dan di tahun 2023 sebanyak 720 peserta. Selanjutnya pada putaran kedua 13 November 2023 sebanyak 180 peserta. Putaran ketiga pada 20 November sebanyak 180 peserta, sedang putaran keempat pada 4 Desember sebanyak 60 peserta.
“Diklat ini, menindaklanjuti arahan ibu gubernur terkait urgensi kepala desa di Jatim, maka dilaksanakan Diklat kepala desa. Terbaru, kami juga memperkenalkan manajemen data desa serta pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk menunjang kinerja pemerintahan daerah,” katanya.
“Selain pelatihan Diklat, kami juga mengadakan pelatihan para legal bersama Kemenkumham pada 27 November nanti dan diikuti 300 kepala desa di Jatim,” imbuhnya. (kim/gni)