Surabaya, blok-a.com – Januari 2023, inflasi gabungan kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jawa Timur sebesar 0,36% (m to m) dan 6,41% (y on y).
Sedangkan kenaikan harga beras pada Januari 2023 terjadi di 8 kabupaten/kota di Jawa Timur, jadi faktor pemicu inflasi. Meski kenaikan inflasi 2023 lebih rendah dibanding 2022 yakni 6,52% (y on y).
Penyebab lainnya, yakni kenaikan harga BBM sejak September 2022, dan naiknya harga beras.
Komoditi lain pendorong inflasi year on year adalah bensin sebesar 1,41%, beras 0,36%, biaya pendidikan akademi/ perguruan tinggi menyumbang 0,19%, sekolah dasar sebesar 0,16% dan sebesar 0,15% dari rokok kretek filter.
Secara bulanan (m to m), beras memberi andil 0,12%. Lalu tarif air minum PAM sebesar 0,09% terutama di Surabaya, cabai rawit sebesar 0,06%, sewa rumah 0,04% dan emas perhiasan 0,03%.
Di sisi lain ada komoditas yang berkontribusi menahan inflasi di antaranya daging ayam ras sebesar -0,06%, biaya pendidikan tingkat SMA -0,03%, minyak goreng -0,03%, bayam -0,01, dan -0,008% dari komoditi sepatu pria.
Melihat fakta itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di depan para pejabat forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Jatim, saat rapat koordinasi, di acara high level meeting (HLM), memberi tujuh jurus jitu mengendalikan inflasi.
Bertempat di Ballroom Hotel JW Marriott, Surabaya, Senin (20/2/2023), Khofifah membeberkan jurusnya.
Pertama, Pemprov, Pemkab dan Pemkot se Jatim bersama Satgas Pangan harus melakukan sinergi dan koordinasi dengan Gapoktan, Perpadi, distributor dan Perum Bulog, agar terwujud stabilisasi pasokan dan harga pangan komoditi beras di Jatim.
Kedua, memperkuat fungsi Bulog sebagai penyedia cadangan beras pemerintah (sebagai CBP, tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton).
Ketiga, secara on-farm, peningkatan ketersediaan pasokan dengan masa tanam lebih cepat, serap gabah beras petani, penyusunan pola tanam dengan pendekatan teknologi pertanian terpadu, optimalisasi pengamanan produksi.
“Sinergi dan peran aktif dari pemkab/pemko, forkopimda, satgas pangan beserta seluruh stakeholder sangat diperlukan,” ungkap Khofifah.
Solusi, keempat yaitu digitalisasi pemasaran produk pertanian dan mendorong adanya food station.
Kelima, meningkatkan kerjasama antar daerah. Keenam, operasi pasar perlu dilakukan sewaktu-waktu oleh semua daerah apabila komoditas tertentu mengalami kenaikan harga signifikan.
Solusi ketujuh, yaitu optimalisasi belanja tak terduga (BTT) untuk subsidi ongkos angkut.
“Rekomendasi itu sesuai arahan Mendagri bahwa untuk mengatasi inflasi diperlukan berbagai upaya. Seperti operasi pasar murah, sidak pasar dan para distributor agar tidak menahan barang,” tandasnya.
Untuk merealisasikan BTT dan memberikan dukungan pada sektor transportasi bisa melalui APBD.
“Jadi format-format yang kami usulkan ini sudah sejalan dengan arahan Pak Mendagri,” tegasnya.
Untuk mencapai sasaran inflasi nasional, Khofifah menekankan perlunya penguatan dan optimalisasi strategi 4K.
Yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
“Bagaimana keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif dapat dilakukan khususnya ketika terdapat potensi panic buying pada saat-saat tertentu,” tegasnya.
Sementara itu terkait harga beras, sebagai salah satu komoditi yang berkontribusi pada inflasi, Gubernur Khofifah kembali meminta Bupati Wali Kota bersama Satgas Pangan melakukan koordinasi dengan Gapoktan, dan Perpadi untuk memetakan pergerakan fluktuasi harga beras.
“Maka semua kepala daerah memang harus cek harga volatile food terutama jelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri,” tegasnya.
Ditegaskan Khofifah bahwa harga beras di Jatim sudah mulai turun. Dan akan semakin stabil karena bulan Maret ini, Jatim akan mulai masuk panen raya dengan produksi beras di Jatim mencapai 1.050.000 ton.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jatim Budi Hanoto mengatakan, Gubernur Khofifah telah melakukan langkah tepat salah satunya operasi pasar beras murah untuk pengendalian inflasi.
Menurutnya harus ada koordinasi, sinergi yang kuat, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, pasokan, dan komunikasi yang bagus agar belanja lebih bijak.
“Tidak jor joran sesuai dengan kebutuhan dan tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian tentunya BI dan Pemprov dan seluruhya mendukung semua sinergi ini,” ucap Budi Hanoto.(kim/lio)