Mojokerto, blok-a.com – Pemerintah Kota Mojokerto terus mendorong penguatan ekonomi keluarga melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).
Upaya ini diwujudkan lewat kegiatan Fasilitasi Asistensi Perkembangan Usaha UP2K dan pembinaan Pokja 2 Tim Penggerak PKK se-Kota Mojokerto, yang digelar di Gedung Sabha Mandala Madya, Jalan Gajah Mada 145, Selasa (7/10/2025).
Acara yang berlangsung hingga Rabu (8/10/2025) itu diikuti oleh 60 peserta dari Pokja 2 PKK tingkat kecamatan dan kelurahan. Kegiatan ini diselenggarakan menggunakan dana APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2025 melalui Dinas Sosial dan P3A.
Ketua TP PKK Kota Mojokerto Lina Desriana Arisandi dalam laporannya menyampaikan, kegiatan fasilitasi dan asistensi ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan program UP2K serta memperkuat sinergi antar Pokja 2 di semua tingkatan.
“Fasilitasi ini tidak semata-mata tentang peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga tentang pelayanan publik yang lebih responsif terhadap permasalahan sosial di masyarakat,” ujar Lina.
Menurutnya, kegiatan ini menargetkan anggota Pokja 2 TP PKK se-Kota Mojokerto dengan sasaran utama pelaksanaan UP2K dan pembinaan TP Posyandu di tingkat kelurahan serta kecamatan, khususnya dalam bidang pendidikan dan keterampilan.
Selain itu, Lina menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan menyamakan persepsi antara Pokja 2 tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan dalam administrasi UP2K, memperkuat pelaporan TP Posyandu, serta memperluas pemahaman terhadap praktik baik seperti Kampung Mandiri yang dapat diadopsi di Kota Mojokerto.
Dalam sambutannya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspita Sari, S.E., yang hadir sebagai narasumber utama, menegaskan bahwa program UP2K merupakan bagian penting dari visi pembangunan daerah, terutama dalam mendukung cita ketiga dari Panca Cita Kota Mojokerto, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian ekonomi keluarga.
“UP2K ini bukan hanya program unggulan PKK, tetapi juga bagian dari strategi besar Pemkot untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga,” kata Ning Ita.
Ia menyoroti pentingnya perspektif gender dalam setiap kebijakan. Menurutnya, perempuan memiliki peran besar dalam menopang ekonomi keluarga, termasuk sebagai kepala keluarga.
“Di Kota Mojokerto ada sekitar 170 kepala keluarga perempuan. Jumlahnya kecil, hanya sekitar 0,00 sekian persen dari total penduduk, tapi dampaknya besar. Mereka butuh perhatian khusus,” ujarnya.
Ning Ita menjelaskan, dukungan terhadap kepala keluarga perempuan menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah kota, terutama dalam program-program ekonomi dan sosial.
Pemkot juga bersinergi dengan Baznas untuk membantu pemberdayaan perempuan, seperti program Gojek Perempuan yang menyasar kepala keluarga perempuan.
“Sekecil apa pun jumlahnya, isu gender harus tetap menjadi perhatian. Karena di tangan perempuanlah masa depan anak-anak dan keluarga ditentukan,” tegasnya.
Ning Ita juga memaparkan bahwa Pemkot Mojokerto tidak hanya fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari desil 1–5, tetapi juga menjaga ketahanan ekonomi keluarga hingga desil 10.
“Kebijakan kami tidak berhenti di keluarga miskin saja. Kami menjaga agar seluruh lapisan keluarga tetap tangguh menghadapi gejolak ekonomi,” jelasnya.
Ia mencontohkan, penutupan beberapa pabrik rokok di akhir 2023 berdampak langsung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto, meskipun sebagian besar pekerjanya bukan warga kota.
“Kota kecil seperti Mojokerto ini sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi. Karena itu, kita jaga stabilitas dari segala sisi,” ujar Ning Ita.
Dalam bidang sosial, lanjutnya, Pemkot telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC) selama tujuh tahun berturut-turut, memastikan seluruh warga, tanpa membedakan status ekonomi, mendapat jaminan kesehatan.
Ika meminta agar pengurus PKK menjalin koordinasi dengan Dinas Sosial dan SLRT untuk memastikan data sasaran program tepat dan akurat.
“Data by name by address ada di Dinsos. Jadi PKK bisa fokus menentukan sasaran program sesuai kebutuhan lapangan,” katanya.
Ia juga berpesan agar PKK menempatkan dua kelompok sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan UP2K:
1. Kepala keluarga perempuan
2. Keluarga dari desil 1 hingga desil 10
“Jangan hanya fokus pada yang paling miskin. Yang menengah pun perlu dijaga agar tidak jatuh miskin,” tuturnya.
Ika menutup sambutannya dengan ajakan agar seluruh kader PKK menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan keikhlasan.
“PKK bukan jabatan profesional, melainkan kerja sosial. Semoga pengabdian ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua,” ujarnya.
Selain asistensi UP2K, kegiatan ini juga membahas program kerja Pokja 2 PKK, yang meliputi dua bidang utama:
1. Pendidikan dan Keterampilan, dengan fokus pada peningkatan literasi, pengembangan kecakapan hidup, serta pelatihan tutor dan pelatihan keterampilan produktif bagi masyarakat.
2. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, mencakup pembinaan kelompok UP2K, pemberdayaan UMKM, pemasaran produk, dan peningkatan partisipasi keluarga dalam koperasi.
Kepala Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto, Khoirul Anwar, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara PKK, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan keluarga yang mandiri dan sejahtera.
“PKK adalah mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat dari tingkat paling dasar, yakni keluarga,” katanya.(sya/lio)