Mojokerto, Blok-a.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025.
Rapat berlangsung di ruang rapat gedung DPRD Kota Mojokerto, Rabu pagi (8/4/2026), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti. Dihadiri oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota Rahman Sidharta Arisandi, jajaran Forkopimda, serta pimpinan dan anggota DPRD, kepala OPD, camat, lurah, hingga perwakilan media.
Dalam pembukaan rapat, Ketua DPRD menyampaikan bahwa paripurna telah memenuhi kuorum dengan kehadiran 19 anggota dewan, sehingga agenda dapat dilanjutkan dan dibuka untuk umum.
Agenda utama rapat paripurna tersebut adalah penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Wali Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi dibacakan oleh juru bicara gabungan komisi DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, Nuryono Sugi Rahardjo.
Dalam penyampaiannya, DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kota Mojokerto selama tahun 2025. Namun, dengan tetap memberikan sejumlah catatan penting sebagai bahan evaluasi ke depan.
“Terdapat 16 poin utama rekomendasi serta 3 catatan tambahan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujar Nuryono dalam rapat paripurna.
Poin-poin Strategis Sorotan DPRD Kota Mojokerto
Beberapa poin strategis yang disoroti antara lain terkait pendapatan daerah yang dinilai belum optimal, penyerapan belanja yang menumpuk di akhir tahun, hingga persoalan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.
DPRD juga menyoroti belum tercapainya target ICOR akibat hambatan birokrasi perizinan. Serta temuan indikasi ketidaksesuaian dalam pengadaan barang dan jasa di sejumlah OPD berdasarkan hasil monitoring KPK.
Selain itu, distribusi ASN yang belum merata, capaian SAKIP yang masih di bawah target, serta rendahnya realisasi belanja tidak terduga juga menjadi perhatian.
Di sektor sosial, DPRD mencatat angka kemiskinan yang masih menyisakan lebih dari 7 ribu jiwa, serta penyerapan bantuan sosial yang belum maksimal.
Sementara di sektor ekonomi, kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih perlu ditingkatkan.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti maraknya peredaran minuman beralkohol, ketidaktertiban tempat hiburan, hingga proyek pembangunan yang tidak selesai tepat waktu.
“Rekomendasi ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar ditindaklanjuti demi perbaikan tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Apresiasi Pemkot Mojokerto
Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD atas seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas saran, masukan, dan koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2025. Ini akan menjadi acuan dan fondasi untuk meningkatkan kinerja ke depan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa berbagai capaian yang diraih Pemerintah Kota Mojokerto selama tahun 2025 merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak, termasuk DPRD dan masyarakat.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Sehingga diperlukan evaluasi serta penyesuaian program dan kebijakan di tahun berikutnya.
Terkait rekomendasi LKPJ tahun sebelumnya, Wali Kota menyebut seluruhnya telah ditindaklanjuti 100 persen pada tahun 2025.
“Namun apabila masih terdapat hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut, kami siap berkoordinasi melalui OPD terkait,” katanya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh stakeholder dapat terus terjaga. Guna mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Kota Mojokerto.
Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar seluruh rekomendasi DPRD dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di tahun-tahun mendatang.(sya/adv/ova)