Banyuwangi, blok-a.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi mengharapkan agar penutupan Jalur Gumitir tidak dilakukan secara total. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Jumat (25/7/2025), menyusul kekhawatiran masyarakat atas dampak penutupan tersebut.
Penutupan Jalur Gumitir merupakan bagian dari proyek preservasi jalan nasional yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali. Proyek ini bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan, mengingat kawasan tersebut rawan longsor dan memiliki kondisi geografis yang ekstrem.
Anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi, Pramudita Maharani Saputri, menyampaikan bahwa masyarakat mengeluhkan skema penutupan total karena dapat mengganggu mobilitas warga dan distribusi logistik.
“Kunjungan kita ini menindaklanjuti kekhawatiran masyarakat akan dampak penutupan kawasan Gumitir sehingga dibutuhkan solusi dari DPU Bina Marga Jawa Timur, kita sih mintanya jangan ditutup total paling tidak ada cara lain,” terang Dita, panggilan akrab politisi muda tersebut saat dikonfirmasi.
Menurutnya, penutupan Gumitir juga akan memicu persoalan serius, terutama terkait jalur distribusi logistik dan potensi inflasi.
“Penutupan Gumitir ini jelas berdampak pada harga kebutuhan pokok di Banyuwangi,” imbuhnya.
Dita menambahkan, berdasarkan penjelasan Kasi Pengaturan Jalan dan jembatan DPU Bina Marga Jatim, proyek preservasi jalan di Kawasan Gumitir perlu dilakukan karena kondisi geografis jalan didominasi lereng dan sering longsor ketika musim hujan.
“Ada titik di jalur Gumitir yang mengalami penurunan tanah dan retakan yang memperburuk resiko keselamatan pengguna jalan,” jelasnya.
Untuk mendukung kelancaran arus kendaraan selama penutupan sudah ada kesepakatan dari pelaksana proyek, kepolisian bersama kabupaten terdampak dengan menyiapkan rute alternatif. Namun, Pramudita tetap menekankan bahwa solusi idealnya bukanlah penutupan total.
“Harapan kami ada solusi yang lebih bijak, meski sudah disiapkan jalur alternatif,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. Ia meminta BBPJN Jawa Timur–Bali mempertimbangkan kembali skema penutupan total Jalur Gumitir. Menurutnya, jalur tersebut menjadi alternatif utama ketika terjadi kemacetan di Pelabuhan Ketapang.
“Kami kembali memohon agar kepada Balai Besar agar Jalur Gumitir tidak ditutup total, karena jalur ini menjadi alternatif saat terjadi kemacetan di Pelabuhan Ketapang. Dampaknya telah dirasakan saat ini,” kata Ipuk, usai menggelar Rakor bersama Forkopimda membahas kemacetan Pelabuhan Ketapang dan Penutupan Jalur Gumitir.
Ipuk menegaskan bahwa Pemkab Banyuwangi mendukung upaya perbaikan jalan. Namun, ia meminta agar pekerjaan dilakukan dengan skema yang tidak menutup akses sepenuhnya.
“Kami bukan menolak. Namun kami minta ada skema lain, jangan sampai ditutup 100 persen karena dampaknya sangat signifikan. Dan itu sudah terjadi,” papar Ipuk. (kur/lio)