Blitar, blok-a.com — Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar Yohan Tri Waluyo menggelar reses masa persidangan I tahun 2025, Kamis (13/3/2025) di salah satu resto di Kota Blitar.
Reses kali ini menjadi wadah penting bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan harapan mereka akan pembangunan Kota Blitar yang lebih baik. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah aspirasi warga terkait pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama pembahasan.
Reses yang dihadiri lebih dari seratus warga tersebut berlangsung dalam suasana yang kondusif.
“Alhamdulillah, sekitar 110 undangan hadir semua, dan juga ada beberapa usulan dari rekan-rekan yang hadir,” kata Yohan Tri Waluyo.
Salah satu isu yang paling mengemuka adalah kebutuhan mendesak akan pembangunan infrastruktur.
Pembangunan madrasah diniyah yang belum tersentuh bantuan pemerintah selama ini menjadi sorotan utama. Kondisi TPU di Jalan Assaan, Kelurahan Pakunden, yang sudah sangat penuh juga menjadi perhatian serius warga.
Tak hanya itu, warga RW 07 Kelurahan Blitar, juga menyampaikan usulan pembangunan tiga saluran yang selama ini belum terjamah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan di beberapa wilayah Kota Blitar.
Yohan mengakui adanya kendala anggaran yang dihadapi pemerintah daerah.
“Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak pada ketersediaan dana untuk proyek-proyek pembangunan di tingkat daerah,” ujarnya.
Kendati demikian, Yohan menegaskan komitmen DPRD Kota Blitar untuk memperjuangkan aspirasi warga. Ia berharap usulan-usulan tersebut dapat diprioritaskan pada tahun anggaran 2026.
“Kalau di tahun ini insyaallah belum bisa, tapi mudah-mudahan nanti di tahun 2026 APBN ini sudah stabil, APBD kita juga meningkat,” ujarnya.
Dalam reses ini, Yohan juga menyuarakan keraguannya terkait realisasi anggaran sebesar Rp50 juta naik Rp100 juta untuk program RT Keren yang menjadi bagian dari visi dan misi wali kota yang baru.
“Ini perlunya evaluasi mendalam terhadap distribusi anggaran yang ada. Dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta tersebut, saya belum bisa mengatakan apakah itu bisa terealisasi,” ujar Yohan.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, bahwa berdasarkan pembagian anggaran sebelumnya, 70% dari total anggaran dialokasikan untuk kebutuhan fisik, sementara 30% untuk kebutuhan non-fisik.
“Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hampir semua kebutuhan fisik di kota ini sudah tercover, sehingga untuk meningkatkan anggaran menjadi 100 juta sangat sulit,” tambahnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar ini berharap agar masyarakat, terutama di tingkat RT/RW, dapat menyampaikan kebutuhan yang mendesak dengan jelas, tanpa membolak-balik pengajuan untuk hal yang dianggap masih baik, dengan harapan anggaran dapat diperbaiki di tahun 2026.
Yohan mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam merumuskan kebutuhan yang benar-benar diperlukan.
“Ini yang harus menjadi fokus kita agar pengajuan anggaran selanjutnya lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya. (jar/lio)