Tanggapi Keputusan MK, Kader Demokrat Malang: Penguasa Akan Terus Berkuasa

Caption : Anggota DPC Partai Demokrat, KH Thoriq bin Ziyad (Dok. Pribadi Thoriq for Blok-a.com)
Caption : Anggota DPC Partai Demokrat, KH Thoriq bin Ziyad (Dok. Pribadi Thoriq for Blok-a.com)

 

Kabupaten Malang, Blok-a.com – Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan umur Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), Kader DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang, KH Thoriq bin Ziyad angkat bicara.

Salah satu Kader Demokrat Malang, KH Thoriq bin Ziyad menganggap, adanya Keputusan MK memberikan ruang bagi generasi millenial untuk mencalonkan diri sebagai Capres maupun Cawapres di Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.

“Kalau harapan kami sejak lama, sosok anak muda yang energik harus punya peluang memimpin bangsa ini. Salah satunya seperti figur AHY,” ujar Thoriq saat dikonfirmasi Selasa (17/10/2023).

Menurutnya siapapun orangnya, dan dari partai manapun berhak ikut berkompetisi dalam Pemilu. Sementara itu, keputusan tersebut dinilai sebagai dinamika politik yang wajar terjadi dalam tahun politik seperti saat ini.

“Ini bentuk dinamika dalam kehidupan bernegara yang tidak mungkin bisa lepas dari takdir dan kekuasan Allah SWT. Seperti surat Ali Imron ayat 26, siapapun yang dikehendaki olehNya, pasti terjadi. Jika tidak, meski didukung oleh manusia seluruhnya ya tidak akan terjadi,” terangnya.

Saat disinggung soal Cawapres Gibran, pria yang kerap disapa dengan sapaan akrab Gus Toriq itu, nyeletuk pedas. Ia menyebut, penguasa akan selamanya berkuasa.

“Semua penguasa dunia akan selalu ingin terus berkuasa. Ini manusiawi. Sistem dibuat untuk melanggengkan kekuasaan atau merebut kekuasaan bagi calon penguasa. Tapi semua harus bermuara kepada daulat negara dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Seperti diketahui, Keputusan MK mengabulkan batas usia Capres dan Cawapres minimal berusia 40 tahun. Namun terdapat pertimbangan, bahwa boleh mencalonkan diri di bawah usia tersebut jika sudah memiliki pengalaman menjabat sebagai kepala daerah.

Menanggapi itu, ia menyebut, dibalik Keputusan MK tentunya ada kepentingan segelintir orang di dalamnya.

“Semua akan beranggapan ada kepentingan pak. Paling mudah ya, melihat time-ingnya dan ada akrobat politik anak penguasa, gampang dipahami, kalau itu sarat dengan kepentingan,” ujarnya.

Gus Thoriq menambahkan, dengan keputusan MK hari ini, ia menilai arah demokrasi tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satu calon legislatif DPR RI Dapil Malang Raya ini menyayangkan, jika ada kepentingan politik dalam Pilres mendatang.

“Kami merasa tidak lebih baik dari sebelumnya, hukum harusnya ditegakkan tanpa ada kepentingan politik taktis. Tapi sesuai dengan semangat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Memiliki laterbelakang santri hingga menjadi saat ini berhasil mengasuh Pondok Babussalam, ia mengharapakan pemimpin bangsa Indonesia juga dari seorang santriawan dan santriwati, yakni tak jauh dari AHY dan Yeni Wahid.

“Sebenarnya saya juga kans menjadi cawapres atau capres. Sayang, saya bukan anak penguasa. Sebab saya satu satunya orang daerah yang pernah merubah peradaban bangsa ini dengan semangat santri. Sehingga kalau disuruh memilih, saya pribadi ingin AHY muncul sebagai Capres bersama dengan Ning Yenni Wahid sebagai Cawapres,” pungkasnya. (ptu/bob)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?