Jakarta, blok-a.com – Kabar Kusnadi, Ketua DPD PDI Perjuangan mundur dari jabatannya, direstui Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri berhembus.
Kabar itu sebelumnya hanya rumor. Namun terkonfirmasi benar setelah ada pernyataan dari para petinggi DPP PDI Perjuangan.
Kabar tersebut juga dibenarkan Deni Wicaksono, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDIP Jatim.
Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri, setelah menerima pengunduran diri Kusnadi, telah menunjuk Said Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.
Penunjukan tersebut dilakukan agar konsolidasi partai tidak terganggu menjelang Pemilu 2024.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) No 283/KPTS/DPP/II/2023 tentang pembebastugasan Kusnadi, dari jabatannya selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.
Kemudian penunjukkan dan pengangkatan pelaksana tugas (Plt), dan pelaksana harian (Plh) Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang berlaku sejak 3 Februari 2023.
“Atas Keputusan DPP Partai, tugas utama dan prioritas yang akan saya laksanakan di Jawa Timur sebagai pengemban amanah dari Ibu Ketua Umum dan DPP Partai selama dua bulan ini,” kata Said Abdullah dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/2/2023).
Dalam menjalankan tugas tersebut, Said Abdullah bakal memperhatikan sejumlah aspek, meliputi menjaga solidaritas partai di daerah Jawa Timur.
Langkah itu dilakukan agar seluruh kader tetap berjuang dan melakukan kerja-kerja kerakyatan dengan memegang l teguh semangat gotong-royong sesama kader PDIP.
Kepemimpinannya di DPD PDI Perjuangan Jatim yang utama adalah menjaga moral dan soliditas partai di Jatim.
“Untuk itu saya mengharapkan semua petugas dan kader PDI Perjuangan tegak lurus tanpa ragu, tetap bergelora melakukan kerja-kerja kerakyatan, dan gotong-royong sesama kader,” tandasnya.
Said Abdullah memastikan dirinya tidak akan mentoleransi kader partai yang tidak disiplin. Hal itu dijalankan sesuai dengan arahan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.
Berulang kali, kata dia, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, menegaskan PDI Perjuangan bertekad, tidak akan mentolerir kader partai yang indispliner apalagi melakukan tindakan korupsi.
“Sanksi pemberhentian dan pemecatan dari jabatan partai dan jabatan publik ditegakkan,” ujarnya.
Agar Pemilu 2024 di wilayah Jawa Timur berjalan lancar, ia memerintahkan para kader untuk tidak mencemari nama baik partai.
Yang jelas hal itu akan berdampak buruk bagi partai, karena kepercayaan masyarakat ke PDIP bisa berkurang.
Kepada segenap petugas partai di Jatim, kata Said, agar berperilaku baik. Tidak berbuat mencemari partai, mendekati, atau melakukan tindak pidana korupsi. Atau perbuatan tercela lainnya.
“Jangan hancurkan nama baik keluarga, dan partai. Jangan khianati kepercayaan rakyat. Jabatan publik itu amanah rakyat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Kusnadi, mengundurkan diri. Surat pengunduran diri secara kstaria itu dinilai beberapa kalangan bahwa Kusnadi, terkait pemeriksaan dirinya oleh KPK.
KPK sendiri menangkap operasi tangkap tangan (OTT) suap dana hibah terhadap pimpinan DPRD Jatim, Wakil Ketua, Sahat Tua Simanjuntak, 14 Desember 2022.
Dia ditangkap bersama staf ahli Ahmad Rusdi, dan penyuap Abdul Hamid Ketua Pokmas dan Koordinator Pokmas, di Sampang Madura.
Barang bukti yang disita sebesar Rp1 miliar sebagai tanda ijon proyek dana hibah yang akan diturunkan di Madura.
Praktik ijon dan suap diduga dikait-kaitkan dengan Kusnadi, yang dalam hal ini mengalokasikak dana hibah ke Lamongan, padahal bukan dapilnya.
Terhadap kekayaan istrinya di Lamongan Fujik, senilai Rp8 miliar itu tak luput dari bidikan KPK dan rumahnya senilai Rp14 miliar di Keputih Surabaya.
Dua kali Kusnadi diperiksa. Pertama di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jalan Juanda Surabaya, dan kedua di Markas Detasemen Brimob, Bumi Moro Krembangan, Surabaya.
Namun hasil pemeriksaan belum diketahui selanjutnya, apa status Kusnadi masih sebagai saksi atau masih terus akan dimintai keterangan.(kim/lio)