Kabupaten Malang, blok-a.com – Beberapa wilayah di Kabupaten Malang masih memiliki partisipasi politik yang terbilang cukup rendah. Dengan demikian, jelang pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus lakukan kiat-kiat untuk genjot sosialisasi.
Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika menyebut beberapa wilayah dengan partisipasi rendah salah satunya yakni Kecamatan Kepanjen.
Dari catatan KPU pada Pilkada 2020 silam, meskipun sebagai ibu kota Kabupaten Malang, namun Kepanjen masih menjadi salah satu kecamatan dengan partisipasi politik rendah.
“Dari data Pilkada 2020, salah satunya Kepanjen, Ampelgading, yang menjadi prioritas kita itu Kepanjen. Karena menjadi ibu kota yang prioritasnya paling rendah, artinya yang datang ke TPS dari data 2020 itu paling renda,” ungkap Mahardika saat ditemui awakmedia beberapa waktu lalu.
Namun, saat disinggung terkait data angka maupun persentase partipasi politik di wilayah Kabupaten Malang, pihaknya enggan menjawab.
Menurut Dika, sapaan akrabnya, partisipasi politik yang masih terbilang cukup rendah di wilayah Kepanjen disebabkan adanya berbagai macam alasan. Salah satunya yakni masyarakat yang kerja di luar daerah.
“Alasannya bermacam macam, ada yang bekerja di luar daerah, bekerja saat waktu pemungutan. Pada prinsipnya, dia yang tidak hadir saat pemungutan suara,” jelas Dika.
Oleh sebab itu, menuju tahun politik pada 2024 nanti, tim KPU Kabupaten Malang akan terus melakukan sosialisasi terutama untuk wilayah yang memiliki partisipasi politik rendah.
“Kami terus melakukan optimalisasi sosialisasi, sampai sekarang berjalan sebagaimana yang sudah kami lakukan. Latar belakang visi misi itu yang menjadi prioritas kita,” pungkasnya.
Sebagai informasi, hingga kini proses persiapan jelang pemilu 2024 sudah dalam tahap pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh petugas pendafataran dan pemutakhiran data pemilih (Pantarlih).
Tahapan coklit di Kabupaten Malang sampai dengan saat ini sudah berjalan sekitar 80 persen. Sebanyak 7.701 Pantarlih akan mencoklit 2.048.374 Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Pantarlih akan menyelesaikan tugasnya sebelum jeda wakru yang ditentukan yakni 14 Maret 2023.
Selanjutnya, setelah tahap coklit selesai maka akan keluar hasil jumlah hak pilih di Kabupaten Malang. Setelah masa coklit selanjutnya akan ada penyusunan daftar pemilih, kemudian masuk dalam daftar pemilih sementara. (ptu/lio)