KOTA BATU – Beberapa waktu lalu Dinas Pendidikan Kota Batu sempat mengadakan survei terkait pembelajaran tatap muka. Pasalnya sebelumnya direncanakan awal tahun 2021 pembelajaran tatap muka sudah dapat digelar, namun ternyata rencana tersebut batal diadakan oleh Kementerian Pendidikan sehingga proses pembelajaran tetap dilakukan secara daring.
Meski begitu, di Kota Batu hasil survei menunjukan mayoritas wali murid menginginkan aktivitas belajar mengajar dilakukan secara normal kembali. Namun ternyata hal tersebut belum bisa dilakukan untuk saat ini.
“Tetapi secara perlahan harus dilakukan survei yang mendalam. Harus ada verifikasi kesiapan fasilitas (pencegahan) Covid-19. Para guru juga harus melakukan rapid test terlebih dahulu sebelum mulai mengajar. Yang jelas persiapannya harus matang, tidak hanya dari survei saja,” jelas Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Jumat (22/1).
Menurut Dewanti, kondisi Kota Batu masih berisiko tinggi untuk penyebaran Covid-19. Dia berharap masyarakat tidak terlena ketika Kota Batu sudah berada di zona kuning. “Jangan mengagung-agungkan zona kuning, bukan berarti terus sembrono tidak memakai masker tidak mematuhi protokol kesehatan,” katanya.
Sementara itu untuk sekolah di Kota Batu yang sudah mendapatkan rekomendasi untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yakni SDN Gunungsari 04. Karena wilayah tersebut termasuk kesulitan akses sinyal internet sehingga pembelajaran daring tidak dapat berjalan secara maksimal.
Selain itu Dinas Pendidikan Jawa Timur Cabang Malang-Batu juga memberikan rekomendasi untuk 3 sekolah yang diperbolehkan PTM. Diantaranya yaitu SMA Al-Izzah, SMKN 02 Batu dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Batu.
Sedangkan Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Batu, Hariadi mengungkapkan sebelumnya telah melakukan survei untuk mengukur keinginan wali murid tekait keberatan atau tidaknya ketika dilakukan pembelajaran tatap muka. Hasilnya dari survei menunjukkan prosentase sebesar 85 persen wali murid setuju melakukan pembelajaran tatap muka.
“Hingga saat ini sudah ada dua SMP yang mengirimkan proposal kesanggupan itu. Yakni SMP 2 dan 3 Kota Batu. Selain beberapa hal itu, kami juga telah melakukan verifikasi. Seperti apa kesiapan dari setiap sekolah jika melakukan pembelajaran tatap muka,” terangnya.
Dari hasil survei yang dilakukan Dinas Pendidikan didapatkan beberapa SMP swasta yang belum terpenuhi sarana dan prasarananya. Seperti ketersediaan ruang kelas yang belum mencukupi karena adanya pembatasan pada setiap kelas. Saat PTM diberlakukan, setiap kelas hanya berisikan maksimal 15 siswa, selain itu jam pembelajaran hanya 3 jam per harinya.
“Selain itu, di setiap sekolah juga harus ada titik kumpul. Sehingga siswa yang datang dengan siswa yang akan keluar tidak sampai bertemu. Serta peralatan protokol kesehatan seperti thermo gun dan hand sanitizer juga harus tersedia. Tempat cuci tangan juga harus disediakan di area sekolah,” bebernya.
Lebih lanjut, Hariadi menambahkan jika dari pihak siswa atau wali murid masih menginginkan pembelajaran daring maka akan tetap dilayani. Pihaknya tidak akan memaksa seluruh siswa harus masuk ketika PTM dilaksanakan.
“Semua kembali lagi ke siswa dan wali murid. Kalau memang setuju PTM ya bisa masuk kalau tidak kembali ke daring lagi,” imbuhnya.
Selain itu, dalam penerapan sekolah tatap muka ini juga mengikuti peta persebaran Covid-19 di masing-masing desa. Dengan artian apabila dalam suatu desa masih berstatus zona merah maka secara otomatis pembelajaran tatap muka tidak dapat dilaksanakan.
“Tak hanya itu, bagi siswa yang di daerah tempatnya tinggal tingkat persebaran tinggi. Contohnya seperti di Tlekung beberapa waktu lalu hingga berujung lockdown. Maka, siswa yang berasal dari daerah berisiko tinggi itu juga tak diperkenankan masuk. Meskipun Kota Batu berstatus zona kuning kalau desa tempat tinggalnya masih merah atau oranye ya tidak bisa,” terang Hariadi.
Sebagai informasi, jumlah total SMP di Kota Batu sendiri terdapat 31 SMP. Terdiri dari 8 SMP Negeri, 20 SMP Swasta, dan 3 MTS. Dengan total siswa kurang lebih 8 ribu orang.