KOTA MALANG – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah memberikan ijin untuk perguruan tinggi dan vokasi di Indonesia dengan menggunakan metode “hybrid learning” pada semester genap tahun ajaran 2020/2021.
Hybrid learning sendiri merupakan metode pembelajaran campuran, antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran dalam jaringan (daring).
Meski demikian, Universitas Brawijaya (UB) Malang masih belum bisa memberikan keputusan pasti. Ada sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan. Salah satunya dengan memperhatikan kondisi daerah asal mahasiswa tersebut.
“Kami juga perlu berkoordinasi dengan satgas atau gugus tugas di pemerintah kota dan Kabupaten Malang. Kemudian kami pastinya juga akan mengolah sedemikian rupa apakah benar-benar akan mengadakan kegiatan perkuliahan luring itu. Kalau belum bisa ya kami adakan daring untuk sementara waktu,” ucap Ketua Tim Monitoring Evaluasi Fasilitasi Implementasi (Monefvas) Kampus Tangguh UB, Prof Dr Unti Ludigdo SE MSi Ak, Sabtu (5/12).
Selain itu, perguruan tinggi juga harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan, tak hanya warga kampus yang meliputi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, tetapi juga masyarakat di sekitar kampus.
“Karena sesungguhnya persoalannya tidak hanya di dalam kampus. Kami yakin kalau di dalam kampus sendiri protokol kesehatan bisa kita terapkan dengan baik. Namun keadaan di luar kampus ini bagaimana kan kita juga tidak tahu,” ungkapnya.
Lanjut Unti, nantinya ketika mahasiswa datang kembali ke Malang, dikhawatirkan pihak kampus tidak bisa mengendalikan. Pasalnya akan banyak mahasiswa yang berinteraksi secara luas baik di komunitasnya maupun di luar kampus.
“Siapa yang bisa menjamin mahasiswa untuk tidak beraktivitas di luar kampus secara berkerumun? Ini menjadi perhatian kita. Apalagi kalau mereka sudah bertemu pasti akan susah untuk dikendalikan,” katanya.
Pihaknya nanti juga akan mempelajari bagaimana pola migrasi mahasiswa dari kampung halamannya ke Malang agar tidak terjadi penyebaran Covid-19. Selain itu, kesiapan pemerintah daerah ketika harus menerima sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Malang juga turut menjadi perhatian pihak kampus.
“Banyak faktor yang harus kita perhatikan tetapi intinya pemerintah pusat sudah memberikan lampu hijau untuk mengadakan kegiatan luring,” pungkasnya.