Kota Malang, blok-a.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap menjalankan tugas secara profesional meskipun aturan kerja fleksibel dari pemerintah pusat.
Aturan kerja fleksibel itu sendiri mulai berlaku pada 24 sampai 27 Maret 2025.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa selama masa penerapan kerja fleksibel, setiap ASN wajib menyampaikan laporan harian terkait pekerjaan yang telah dilakukan.
“Pengawasan tetap sama, nanti ASN itu membuat laporan soal apa saja yang sudah dikerjakan kepada pimpinan masing-masing,” ujar Wahyu, Kamis (6/3/2025).
Aturan kerja fleksibel ini didasarkan pada Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor 2 Tahun 2025.
Namun, ia menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait mekanisme pelaksanaannya.
“Kami masih menunggu aturannya, yaitu tentang bagaimana mekanisme penerapannya nanti. Kan ini baru diterapkan,” katanya.
Berdasarkan konsep aturan tersebut, Wahyu menjelaskan bahwa ASN dapat bekerja dari mana saja atau work from anywhere. Namun dia memastikan, ASN tetap harus siap datang ke kantor atau menjalankan tugas lapangan jika dibutuhkan.
“Kalau sewaktu-waktu diperlukan tetap harus siap, seperti saat pandemi COVID-19 dulu itu,” ujarnya.
Wahyu juga memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu pelayanan publik meskipun ASN tidak selalu bekerja dari kantor.
“Insya Allah tidak mengganggu pelayanan ke masyarakat,” tegasnya. (yog/bob)