Kota Malang, blok-a.com – Menpan RB mewacanakan untuk penghapusan honorer pada November 2023 mendatang, berikut tanggapan Wali Kota Malang, Sutiaji.
Pegawai honorer kini nasibnya sedang abu-abu. Bisa saja mereka akan menjadi pengangguran.
Sebab, Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas berencana menghapus honorer di Indonesia.
Di Kota Malang pun juga demikian, kebijakan penghapusan honorer akan berimbas ke ribuan pegawai honorer.
Wali Kota Malang, Sutiaji menanggapi kebijakan itu. Menurutnya wacana itu belum dikaji.
“Itu belum dikaji (wacana penghapusan honorer,” jelasnya.
Dia berharap agar kebijakan penghapusan honorer dipertimbangkan ulang. Sebab, banyak orang yang sudah menggantungkan hidup sebagai honorer termasuk di Kota Malang.
Dia pun sudah menyarankan pertimbangan itu ke tiga calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Rasyid Baswedan saat gelaran Apeksi di Makassar beberapa hari lalu.
“Kemarin juga kita usulkan kepada calon-calon tokoh nasional yang mungkin akan ke pilihan presiden,” tuturnya.
Dia menilai, seharusnya saat membuat kebijakan itu melihat keadaan di lapangan.
Sutiaji berharap, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mempunyai keputusan yang bijak terhadap wacana penghapusan honorer.
“Ketika kita membuat kebijakan, kita harus lihat existing di lapangan. Dan ini akan jadi warning apalagi kementrian PAN-RB itu kan mantan bupati insyallah paham akan kebutuhan di lapangan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Malang, Totok Kasianto menjelaskan, ada 3416 kurang lebih pegawai non-ASN.
“Honorer di Kota Malang kurang lebih 3416 bisa GTT, PTT, dan TPOK,” tuturnya.
Totok kini tinggal menunggu arahan tentang wacana penghapusan honorer itu.
“Kalau rencana itu kami masih menunggu dan kami hanya tugasnya mendata,” tutupnya. (bob)