Jakarta, blok-a.com – Digitalisasi seluruh aspek-aspek pelayanan berdampak langsung pada masyarakat, sehingga transformasi digital di setiap proses layanan publik sebagai kunci keberhasilan reformasi birokrasi.
Demikian Adhy Karyono, Sekdaprov Jatim saat memberikan paparan pada Penilaian Askompsi Digital Leadership Government Awards 2023 di Jakarta, Jumat (21/7).
Adhy mengatakan, digitalisasi adalah bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak pada masyarakat.
“Pemprov Jatim telah menerapkan SPBE diseluruh aspek birokrasi, mulai membangun, mengendalikan informasi dan jaringan. Integrasi data dari semua sektor serta menciptakan budaya kerja ASN yang berbasis teknologi informasi,” katanya.
Menurut Adhy, guna menuju digitalisasi tersebut dilakukan berbagai langkah-langkah dan strategi, sehingga masyarakat bisa secara langsung merasakan manfaatnya.
Pihaknya memiliki tujuh langkah dan strategi dalam mewujudkan keberhasilan digitalisasi layanan birokrasi yaitu penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran dan role model kepemimpinan digital.
Lalu optimalisasi infrastruktur, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dan yang terakhir membangun dan memelihara budaya kerja berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK).
Ia mencontohkan program digitalisasi yang telah dilakukan Pemprov Jatim dan manfaatnya besar bagi masyarakat di antaranya, E-Samsat, JOSS GANDOS, SIESTA.
Bahkan Gubernur Jawa Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang arsitektur dan peta rencana SPBE Pemprov Jatim 2023-2024.
Kemudian terkait pengendalian pembangunan aplikasi, langkah Pemprov Jatim melakukan pemangkasan aplikasi-aplikasi yang sudah tidak relevan dengan program prioritas.
Dari jumlah 865 aplikasi yang tersebar di berbagai OPD telah berhasil dipangkas menjadi 496 aplikasi (per Maret 2023).
Mengenai redesign anggaran, Pemprov Jatim telah mampu mengoptimalkan anggaran TIK untuk memperkuat proses digitalisasi layanan. Sehingga distribusi anggaran sesuai fungsi dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
Role model kepemimpinan dan optimalisasi infrastruktur menjadi hal yang penting, dimana proses kegiatan antar pimpinan dan data pendukung yang dibutuhkan tidak perlu lagi disampaikan secara bertatap muka, melainkan cukup dengan teknologi digital.
“Kita ingin bank data bisa terpusat, sehingga lebih memudahkan ketika saya melaporkan kepada gubernur dan masyarakat pun bisa dengan mudah mendapatkan data yang diinginkan,” katanya.
Ditambahkannya, peningkatan kapasitas SDM dan membangun budaya kerja berbasis TIK menjadi salah satu titik poin dalam keberhasilan reformasi birokrasi.
Kini Pemprov Jatim terus berupaya memberikan yang terbaik dan melayani masyarakat, agar menjadi Provinsi terdepan dalam memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat.
“Tentu melalui Inisiatif, Kolaboratif dan Inovatif (IKI) dalam memberi pelayanan bagi masyarakat,” katanya.(kim/lio)