Sebelum “Pati Effect”, Bupati Jombang Warsubi Sudah Bergerak Respon Kegelisahan Warga

Bupati Warsubi didampingi wakil bupati jombang Gus Salman saat tampil di CNN Indonesia. (dokumen kominfo)
Bupati Warsubi didampingi wakil bupati jombang Gus Salman saat tampil di CNN Indonesia. (dokumen kominfo)

Jombang, blok-a.com – Bupati Jombang, H. Warsubi, mendapat apresiasi usai tampil di CNN Indonesia membahas kebijakan pajak daerah. Kehadiran Warsubi di panggung nasional dinilai menunjukkan sikap empatik sekaligus partisipatif dalam merespons kegelisahan masyarakat.

Pengamat politik Agung Baskoro menilai langkah Warsubi berbeda dari sejumlah kepala daerah lain yang menghadapi persoalan serupa. Menurutnya, Warsubi justru lebih dulu mengambil langkah proaktif bahkan sebelum muncul fenomena yang disebut sebagai “Pati Effect”.

“Awalnya saya menyangka seluruh kepala daerah di Indonesia baru bergerak ketika ada Pati Effect. Ternyata Pak Bupati Jombang ini tidak. Langkah-langkahnya justru dilakukan sebelum Pati Effect muncul,” ujar Agung, Senin malam (18/8/2025).

Ia menambahkan, tampilnya Warsubi di CNN merupakan bukti keberanian sekaligus keseriusan dalam menjalin komunikasi dengan publik.

“Saya sangat mengapresiasi Pak Warsubi mau tampil di CNN malam ini. Karena tidak gampang bicara di depan khalayak nasional di tengah beragam masalah daerah muncul,” ungkap lulusan UGM tersebut.

Agung menegaskan, Jombang berbeda dengan Pati. Jika di Pati kebijakan kenaikan pajak berjalan sepihak tanpa komunikasi dengan DPRD maupun masyarakat, Warsubi memilih jalan dialog.

“Bupati Jombang sangat komunikatif dan empatik. Beliau tidak hanya peduli pada kegelisahan masyarakat akibat naiknya pajak, tetapi juga membuka ruang dialog dengan DPRD agar penyusunan maupun revisi perda berjalan baik. Ini kontras dengan Pati, yang komunikasi publiknya cenderung satu arah dan buruk. Alih-alih menenangkan warga, justru menantang. Ini beda Jombang dengan Pati,” tegas Agung Baskoro.

Dalam kesempatan yang sama, Agung mengingatkan pemerintah pusat maupun daerah agar memperhitungkan daya beli dan pendapatan masyarakat dalam menetapkan kebijakan pajak.

“Kenaikan harus rasional, jangan berlebihan, dan dilakukan bertahap. Saya juga mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang memberi batasan minimum dan maksimum tarif pajak,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Jombang, H. Warsubi, menegaskan sejak awal kepemimpinannya ia telah meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jombang untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan maupun masukan.

“Saya imbau masyarakat yang keberatan untuk segera menghubungi Bapenda atau menghubungi desa. Nanti bersama-sama akan bisa dilakukan validasi sehingga bisa dipastikan pembayaran PBB-P2-nya menurun. Terima kasih masyarakat Jombang,” pungkasnya.(sya/gni)

Baca berita ter-update di Google News Blok-a.com dan saluran Whatsapp Blok-a.com