Banyuwangi, blok-a.com – Dalam rangka menyambut Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba) ke-253, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi melakukan pemutihan denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Program tersebut dimulai sejak tanggal 1 November dan berakhir hingga 31 Desember 2024.
Pemutihan ini tertuang dalam SK Bupati Banyuwangi Nomor 185/560/KEP/429.011/2024 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi PBB-P2.
“Warga Banyuwangi silakan memanfaatkan program ini. Pembayaran bisa dilakukan dengan berbagai skema untuk mempermudah pembayaran,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Rabu (11/12/2024).
Menurut Ipuk, pembayaran PBB Banyuwangi bisa dilakukan secara manual melalui pihak desa, minimarket, maupun secara online mulai m-banking dan e-wallet seperti Shoope Pay, Tokopedia, Gopay, dan lainnya.
Dengan memanfaatkan program pemutihan denda tersebut, wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB antara tahun 1994-2024 cukup membayar pokok pajaknya saja.
“Mereka dapat melunasi kewajibannya tanpa harus membayar denda keterlambatan pembayaran,” Tegas Ipuk.
Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi, Firman Sanyoto, menambahkan, bahwa program pemutihan ini terbukti efektif mendongkrak realisasi PBB.
“Setelah hampir satu bulan program pemutihan berjalan, realisasi PBB telah mencapai 95,84 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp60,75 miliar di tahun ini,” terang Firman.
Berdasarkan data Bapenda Banyuwangi, ungkap Firman, hingga 11 Desember telah masuk 51.538 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau Bukti Pembayaran PBB.
Dengan nominal pokok pajak senilai Rp3,6 miliar. Sementara potensi denda yang dihapuskan senilai Rp613 juta.
“Ini capaian realisasi PBB selama program berlangsung. Kami optimis realisasi PBB akan terus bertambah karena program ini masih bergulir hingga akhir Desember,” jelasnya.
Menurut Firman, dari total 830.692 surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang didistribusikan, sebanyak 675.577 telah dilunasi.(kur/lio)