Kabupaten Malang, blok-a.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai memusatkan perhatian pada capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. Bahkan, DPRD tidak optimisi PAD akan mencapai target di akhir 2023 nanti.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, usai melaksanakan rapat paripurna dengan agenda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang 2023.
“Rapat paripurna tadi itu kan terkait dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap pelemparan RAPBD perubahan 2023 dan RAPBD 2024,” terang Darmadi saat ditemui Blok-a.com usai memimpin rapat paripurna, Kamis (7/9/2023).
Dalam penyampaiannya, Darmadi menyebut, terdapat beberapa saran, masukan maupun pertanyaan yang dilontarkan fraksi DPRD kepada Pemkab Malang. Terkait dengan rendahnya progres Pemkab Malang dalam memenuhi target PAD 2023 yang telah ditentukan.
Bahkan, hingga semester pertama 2023, Pemkab Malang hanya mencapai Rp361.733.367.875,35 dari target yang ditentukan sebesar Rp1.025.586.055.284.
“APBD 2023 menurun sesuai dengan yang telah disebutkan tadi. Progresnya masih belum signifikan. Bisa diharapkan nanti kita butuh keyakinan di 2023 ini bisa tercapai target pendapatannya untuk PAD dan PPAD,” tuturnya.
Darmadi menambahkan, di tahun sebelumnya, PAD juga tidak dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Hal tersebut sesuai dengan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2022 target PAD ditetapkan sebesar Rp 983.028.679.582. Sedangkan realisasinya hingga 31 Desember 2022 hanya sebesar Rp 763.117.874.061,91. Artinya target PAD di tahun 2022 tidak tercapai.
“Realisasi PAD 2022 hanya tercapai 77,63 persen. Terkait hal itu kami meminta pemerintah daerah Kabupaten Malang melakukan evaluasi. Sehingga PAD di tahun 2023 bisa maksimal,” tegasnya.
Disinggung soal skala prioritas APBD 2024 ke depan, Darmandi menyebut, masih pada urusan wajib. Yang di dalamnya terdapat pembangunan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata.
“Skala prioritas tetap sama, untuk menciptakan Malang Makmur kita minta kepada Pemkab Malang untuk urusan wajib menjadi prioritas di 2024,” singkatnya.
Lebih lanjut, Darmandi mengatakan, agenda paripurna selanjutnya pada Senin (11/9/2023), DPRD Kabupaten Malang akan menerima jawaban dari Pemkab Malang terhadap pandangan fraksi yang telah disampaikan pada rapat paripurna hari ini.
“Jadi kita menunggu dari hasil saran pendapat juga pertanyaan dari temen-teman dewan nanti akan di jawab oleh bupati pada paripurna pekan depan,” pungkasnya. (ptu/lio)