Kota Malang, blok-a.com – Layanan internet gratis yang berada di lingkungan Rukun Warga (RW) se-Kota Malang rencananya akan dihentikan pada tahun 2025 mendatang. Program bertajuk Wi-Fi RW Gratis ini telah berlangsung selama tiga tahun sejak 2021 silam.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang M. Nur Widianto menyampaikan, penghentian layanan Wi-Fi RW Gratis tersebut akan dilakukan pada Januari 2025 mendatang. Hal itu juga telah disosialisasikan kepada pihak terkait melalui surat pemberitahuan belum lama ini.
Ia menjelaskan, penyesuaian kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi salah satu faktor penghentian layanan tersebut.
“Kami harus menyesuaikan kemampuan APBD di 2025, yang tentu tidak hanya Diskominfo, saya yakin perangkat daerah lain juga melakukan harmonisasi,” katanya.
Dengan itu, Diskominfo Kota Malang juga melakukan penyesuaian kemampuan anggaran. Sehingga, langkah penghentian layanan Wi-Fi Gratis ini menjadi salah satu rasionalisasi yang diambil pihaknya.
“Bertepatan Diskominfo mengalami rasionalisasi yang sangat signifikan, satu diantaranya terkait belanja internet itu. Karena kapasitasnya tidak memungkinkan, maka untuk layanan Wi-Fi RW di tahun 2025 kami nihilkan,” ungkapnya.
Sekadar informasi, tercatat ada sebanyak 551 titik yang terfasilitasi layanan tersebut dengan kapasitas kecepatan hingga 50 MBps. Layanan ini tersebar di setiap RW se-Kota Malang.
Wiwid, sapaan akrabnya menambahkan, sebagai bentuk rasionalisasi anggaran, pihaknya sempat merencanakan mengurangi kapasitas kecepatan internet pada program tersebut. Namun sayangnya, langkah itu dinilai masih belum cukup prioritas untuk dianggarkan pada tahun 2025.
“Kalau mengurangi kapasitas, kami coba kalkulasi itu juga tidak bisa. Karena belanja internet yang kami suplai untuk layanan perangkat daerah juga mengalami penurunan. Otomatis tidak bisa hanya mengurangi kapasitas ini. Memang harus kami lihat mana yang perlu tidak kami,” terang Wiwid.
Wiwid menjelaskan, layanan itu setidaknya membutuhkan anggara sekitar Rp 1,4 Miliar setiap tahunnya. Ada beberapa aspek lain yang perlu dipertimbangkan meskipun anggaran tersebut dinilai tidak terlalu besar.
“Satu karena postur apbd 2025 yang tidak memungkinkan. Kedua, kami juga telah melakukan monev (monitoring dan evaluasi), dari 551 titik itu hanya sekitar 50 persen saja yang memanfaatkan,” imbuhnya.
Wiwid tidak memungkiri bahwa banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut. Seperti posyandu dan juga kegiatan masyarakat lain di tingkat RW.
“Tapi juga ada yang tidak memanfaatkannya mungkin karena sosialisasi dari warga sekitar tidak maksimal,” tutupnya. (yog/bob)