Kota Malang, blok-A.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1 Triliun pada tahun 2023. Angka tersebut naik hampir 100% dari capaian APBD 2022 yakni di angka Rp563 Miliar.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika menyatakan sempat meragukan besaran angka tersebut. Namun Pemkot tetap optimis, dengan demikian DPRD Kota Malang tetap menyetujuinya namun dengan beberapa syarat.
“Kita lebih banyak di PAD kemarin, karena yang tahun ini PAD kita cuma 563 Miliar, kok berani masang 1 Triliun lebih itu kenapa?. Ketika kita kejar, mereka optimis, yasudah kita dukung tapi dengan banyak persyaratannya,” ungkap Made usai Rapat Paripurna terhadap Ranperda Kota Malang Tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Senin (28/11/2022).
Made membeberkan keraguannya terkait target PAD pada APBD 2023 mendatang. Sebab menurutnya hal tersebut akan berpengaruh pada penyusunan anggaran belanja daerah.
Tak hanya itu, Pemkot sebelumnya juga menargetkan sebesar Rp2,4 Triliun pada APBD 2023, namun pada hasil pembahasan angka tersebut naik menjadi Rp2,8 Triliun.
“APBD kita naik dari 2,4 Triliun menjadi 2,8. Dari PAD semua naiknya, persis kenaikan PAD kita 400 Miliar sehingga APBD kita naik. Ini yang kita takutkan seandainya tidak tercapai, otomatis yang sudah kita susun untuk belanja akan terganggu,” jelasnya.
Di sisi lain, Made mengatakan target tersebut dapat disetujui namun dengan syarat mutlak dari beberapa penyampaian fraksi DPRD.
Syarat tersebut antara lain dengan diberlakukannya Ranperda Pajak Darerah dan Retribusi Daerah serta Ranperda Pelayanan Satu Pintu (PTSP).
“Kita harapkan Ranperda PDRD dan Ranperda PTSP sebagai syarat mutlak yang harus selesai setelah ini. Dewan akan menggarap itu karena pansusnya sudah terbentuk. Maksimal 15 Desember besok harus sudah kita selesaikan dan ini sebagai syarat dari Bapenda serta OPD penghasil untuk menaikkan PAD itu,” paparnya.
Lebih lanjut, berbicara mengenai target tersebut, Made menilai Pemkot Malang dapat bekerja dengan serius dalam pemaksimalan RPJMD terakhirnya.
Dengan demikian, Made optimis dengan menemukan titik tengah yakni dengan adanya evaluasi Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) pada pertengahan tahun 2023 mendatang.
“Tapi ini masih kemarin ketemu titik tengahnya, nanti di PAK akan kita evaluasi lagi. Di bulan Juli atau Agustus 2023 akan ketahuan ini akan tercapai atau tidak. Mereka optimis karena situasi perekonomian membaik. Terus kemudian perhitungan yang mantap dari pemasukan pajak. Mereka yakin mampu untuk menaikkan itu,” pungkas Made.
Terpisah, Wali Kota Malang, Sutiaji berkomitmen akan memaksimalkan pendapatan khususnya di sektor pajak daerah.
Lebih lanjut, ia menyebut, pengesahan APBD 2023 menjadi suatu prestasi selama masa kepemimpiannya.
“Jadi APBD 2023 termasuk APBD tertinggi di masa pemerintahan. Sedangkan di 2018 dulu kami di angka 1,8 tapi sekarang masuk 2,8. Jadi ada kenaikan 1 triliun. Dan kami bersyukur karna kami juga perlu komitmen tinggi untuk optimalisasi pendapatan yang naik itu,” tutur Sutiaji.
Ia berharap agar DPRD Kota Malang terus mengawal proses penganggaran. Terlebih kenaikan APBD 2023 ini untuk kesejahteraan masyarakat Kota Malang.
“Harapannya dewan anggota DPRD untuk kawal terus, support supaya kita semua mendapatkan pendanaan yang semakin hari makin baik. Goalnya adalah ketika APBD kita tinggi, tentu harapannya kesejahteraan masyarakat kita bisa naik,” pungkasnya.
Sebagai informasi, seiring dengan peningkatan APBD, Pemkot Malang berkomitmen untuk segera menuntaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2023. Diantaranya yakni pengentasan kemiskinan, penanganan bencana banjir, peningkatan sektor UMKM dan E-Commerce, serta penguatan Malang Creative Center (MCC).
(ptu/lio/adv)