Kabupaten Malang, blok-a.com – Merebaknya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Kabupaten Malang mendapat perhatian serius dari Pemkab Malang. Anggaran dari belanja tidak tetap (BTT) mulai disiapkan untuk vaksinasi.
Perlu diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mencatat ada sebanyak 616 ekor sapi yang terjangkit virus PMK. Ratusan sapi tersebut tersebar di beberapa kecamatan. Kendati demikian, dari jumlah itu, 60 persen diantaranya telah dinyatakan sembuh.
Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto mengatakan, kini pihak Pemkab Malang telah merencanakan pelaksanaan vaksinasi PMK menggunakan anggaran belanja tidak tetap (BTT) tahun 2025.
“Pemerintah daerah juga mempersiapkan, kemarin Pak Bupati juga sudah rapat, artinya ada anggaran melalui BTT (belanja tidak terduga) yang harus kita persiapkan,” ujar Didik, Senin (13/1/2025).
Didik mengatakan, sebanyak ratusan sapi yang terjangkit virus PMK merupakan jenis sapi potong yang tersebar di sejumlah kecamatan, termasuk di wilayah Kecamatan Pujon.
“Namun, kapan BTT itu kita keluarkan, pada saat kita menunggu instruksi kedaruratan. Untuk di wilayah Kecamatan Pujon, alhamdulillah clear dan aman,” bebernya.
Terpisah, Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jatim juga mengupayakan hal serupa.
Sebanyak 25 ribu vaksin PMK sudah dipersiapkan, ditambahkan dari APBD sebanyak 325 ribu vaksin dan bantuan dari Kementerian Pertanian RI sebanyak 1,4 juta vaksin.
“Memang kebutuhan vaksin 6 sampai 7 juta vaksin. Akan kami masifkan seiring dengan terjadinya peningkatan kasus PMK,” jelasnya.
Sejauh ini, data dari Pemprov Jatim terkait PMK, sejak 1 Desember 2024 sampai 10 Januari 2025 ada 11.317 kasus PMK. Namun sebanyak 70 persen kondisinya dalam proses penyembuhan dan 22 persen sudah kembali sehat. Sisanya memang ada yang mati dan sisanya di potong paksa.
“Kita betul-betul mengantisipasi dengan masuknya kembali wabah PMK dengan memulai dari kebijakan, terutama memperketat jalur lalu lintas perdagangan sapi dan ternak lainnya,” jelasnya.
Di sisi lain, ia juga menghimbau kepada seluruh koperasi untuk dapat melakukan vaksinasi secara mandiri guna menekan penyebaran kasus PMK di wilayah masing-masing.
“Kami juga meminta kepada koperasi dan perusahaan yang besar agar bisa mandiri. Termasuk di KOP SAE Pujon ini bisa menjadi contoh, tidak perlu kami harus menyampaikan baiknya seperti apa. tapi langsung dilakukan dengan vaksinasi, pemberian vitamin, dan yang sakit diobati,” ujarnya.
Disinggung terkait kebijakan penutupan pasar hewan selama PMK, ia mengatakan bahwa kebijakan tersebut akan kembali dikaji termasuk mengantisipasi dampak yang akan ditimbulkan.
“Jadi PMK ini masih bisa kita tangani. Adapun kebijakan untuk menutup perdagangan pasar hewan selama 14 hari, ini sebenarnya kami tidak sampai ke sana dulu. Karena kami lebih mempertimbangkan bagaimana urusan ekonomi masyarakat dan kami bisa melakukan langkah-langkah untuk mencegah itu,” pungkasnya. (ptu/bob)