Kabupaten Malang, blok-a.com – Pemkab Malang melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto buka suara atas sorotan terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari.
Sebelumnya, KEK Singhasari mendapat sorotan dari DPRD Kabupaten Malang yang tertuang dalam LKPJ Bupati Malang 2024. Salah satu isinya mempertanyakan dampak KEK Singhasari selama ini.
Tommie menjelaskan, KEK Singhasari itu masih layak dan diperlukan di Kabupaten Malang. Dia menjelasakan, kewenangan sepenuhnya yang menentukan dan menetapkan keberadaan KEK Singhasari itu dari pemerintah pusat.
“Yang menentukan dan menetapkan pemerintah pusat. Semua penentu itu dari pusat tadi. Kalau itu menjadi suatu tolak ukur nilainya apa, pusat kan punya pertimbangan layak atau tidak,” kata dia.
Sementara Pemkab Malang tidak ada kewenangan untuk menentukan nasib atau pencabutan status KEK Singhasari. Sebab selain yang menetapkan pemerintah pusat, operasional KEK Singhasari itu dilakukan murni oleh pihak swasta.
“Berhasil atau tidaknya kan itu pure murni pihak swasta. Tidak ada satu rupiah pun pemerintah yang dilakukan di dalam.” kata dia.
Pemkab Malang sendiri, kata Tomie, dalam kawasan tersebut hanya memfasilitasi untuk perizinan saja. Kecuali perizinan, bagaimana perkembangan, hingga operasional KEK Singhasari itu merupakan kewenangan internal KEK Singhasari.
“Kecuali pengusulnya pemerintah daerah kemarin itu, berarti pemerintah daerah, kan yang menentukan pusat. Di dalamnya ya badan usaha dengan investor tadi itu,” kata dia.
Tomie pun menilai, KEK Singhasari sebenarnya berdampak bagi perkembangan Kabupaten Malang. Sebab ada 250 hingga 300 anak di Malang yang bekerja dalam sebuah start up baik coding ataupun animasi mendapat penghasilan berkat KEK Singhasari.
“KEK yang merupakan suatu stakeholder yang ada di dalam situ itu juga menjadi penguatan agar anak-anak dapat modal dari BNI. Itu kan jadi dampak perkembangan masyarakat di Kabupaten Malang,” tutupnya. (bob)