Surabaya, blok-a.com – Pembangunan di Jawa Timur di 2023 masih akan fokus pada pendidikan, kemiskinan ekstrem, dan penurunan stunting.
Hal itu bagian dari 7 fokus utama yang ditetapkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, usai rapat koordinasi OPD Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi, Jumat (6/1/2023) siang, menegaskan kembali terkait penanganan kemiskinan ekstrem, pendidikan dan pengembangan SDM. Serta penurunan angka stunting.
Menurutnya, hal itu selaras dengan tujuh prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim 2023 yakni peningkatan dan pemerataan kualitas SDM. Serta transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung daya saing daerah dalam menyambut era industri perdagangan jasa berbasis agro.
“Tahun ini adalah tahun kelima Nawa Bhakti Satya, yakni 9 program yang ingin kita baktikan untuk memuliakan masyarakat Jatim. Orang itu mulia kalau sejahtera dan terdidik. Maka pendidikan dan kesejahteraan termasuk di dalamnya pengentasan kemiskinan ekstrem tetap harus jadi PR serius kita tahun ini,” kata Khofifah saat memimpin Rakor Pemprov Jatim Outlook 2023.
Untuk itu seluruh OPD di lingkungan Pemprov Jatim harus bersinergi berkolaborasi bersama sama. Mewujudkan seluruh program untuk menyejahterakan masyarakat di Jawa Timur.
Berdasarkan RKPD 2023, prioritas pembangunan Jatim dijabarkan dalam 7 hal. Pertama, pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata. Kedua, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur.
Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan. Keempat, peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Kelima, peningkatan kemandirian pangan, dan pengelolaan sumberdaya energi.
“Kemudian yang keenam yakni peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup. Serta ketujuh peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur,” urainya.
Terkait kemiskinan ekstrem, Khofifah meminta agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Jatim untuk melakukan pemetaan secara detail desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, kemudian desa maju dan berkembang.
“Tolong betul-betul dicek kalau bisa sesegera mungkin menggelar rakor bersama bupati/wali kota untuk bisa menyisir desa mandiri, kategori desa maju, berkembang. Termasuk desa dengan kemiskinan ekstrem. Kalau perlu kita mengundang Pak Menteri Desa PDT sekaligus peluncuran pencairan dana desa. Karena percepatan penyaluran dana desa ini sangat penting,” tandasnya.
Menurutnya, penurunan kemiskinan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk menjadikan masyarakat bermartabat dan memuliakan masyarakat. Memuliakan masyarakat ini salah satunya dengan memastikan masyarakat tinggal di rumah tinggal layak huni (rutilahu).
Sebagaimana yang telah berjalan di Pemprov Jatim bekerjasama dengan TNI baik Kodam V Brawijaya maupun Lantamal maupun Baznas.
“Rutilahu ini kita pastikan lantai rumahnya tidak lagi beralaskan tanah, rumahnya tidak sampai bocor ketika hujan. Kemudian pastikan rumah itu memiliki MCK di setiap rumah, bukan MCK komunal, pastikan juga rumah itu ada listriknya. Ini semua untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Secara khusus kepada para Kepala Bakorwil di Jatim yakni Jember, Madiun, Pamekasan, Bojonegoro dan Malang untuk ikut melakukan identifikasi di wilayahnya masing-masing. Kaitannya dengan penjangkauan program-program Pemprov Jatim. Seperti Rutilahu, pengentasan kemiskinan ekstrem hingga masalah stunting dan pernikahan usia dini.
“Kepala Bakorwil harus rajin blusukan. Soal stunting ini juga saya minta Kepala Bakorwil melakukan penjangkauan penurunan stunting di masing-masing daerah jika masih tinggi,” katanya.
Turut hadir dalam rakor ini Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, serta para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.(kim/lio)