Blitar, Blok-a.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Blitar terus menunjukkan keseriusannya dalam melakukan pengawasan mendalam terhadap kinerja pemerintahan daerah.
Langkah konkret ini diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Kerja bersama narasumber guna membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) LKPJ Bupati Blitar Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung Jumat (10/4/2026).
Rapat kerja yang berlangsung secara intensif dan konstruktif ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus LKPJ, Suwito, serta dihadiri seluruh anggota pansus. Dalam forum tersebut, seluruh elemen pansus mendalami berbagai substansi yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban tahunan kepala daerah.
Pembahasan DIM dilakukan secara rinci, mendalam, dan komprehensif sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional lembaga DPRD. Fokus utama dari pembahasan ini adalah untuk mengkaji berbagai catatan temuan, masukan konstruktif. Serta merumuskan rekomendasi strategis terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.
Untuk memperkuat analisis dan menjamin objektivitas pembahasan, Pansus LKPJ menghadirkan narasumber independen yang berkompeten di bidangnya. Yakni Tenaga Ahli dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Jawa Timur (FITRA Jatim). Kehadiran pakar anggaran ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang netral dan mendalam terkait pengelolaan keuangan daerah.
Narasumber dari FITRA Jatim memberikan pandangan kritis sekaligus penguatan terhadap substansi LKPJ yang sedang dikaji. Secara spesifik, pembahasan difokuskan pada aspek transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penyerapan dan pemanfaatan anggaran daerah yang menjadi tolak ukur kinerja pemerintah.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Blitar, Suwito mengatakan, melalui sinergi yang solid antara anggota DPRD dan pakar anggaran ini. Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Blitar berupaya memastikan bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan nantinya benar-benar komprehensif, konstruktif, dan berbasis data yang akurat.
“Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi landasan utama bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik di masa mendatang,” kata Suwito.
Suwito menegaskan, tahapan pembahasan DIM merupakan momen krusial dalam seluruh proses evaluasi LKPJ.
“Tanpa ketelitian dalam tahap ini, potensi kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan anggaran bisa luput dari perhatian,” tegasnya.
Suwito juga menekankan diperlukannya sinergi yang kuat bersama narasumber agar hasil yang dicapai dapat optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar.
“Masukan dari pihak eksternal seperti FITRA sangat penting untuk menghindari bias penilaian,” ujarnya.
Suwito juga mengingatkan seluruh anggota pansus untuk tidak terburu-buru dalam menyimpulkan temuan dan harus teliti memeriksa setiap detail penggunaan dana publik. Suwito berharap hasil pembahasan ini dapat menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tahun-tahun mendatang.
“Pembahasan DIM menjadi tahapan penting dalam proses evaluasi LKPJ, sehingga diperlukan ketelitian dan sinergi bersama narasumber agar hasil yang dicapai optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Suwito. (jar/adv/ova)