Kabupaten Malang, blok-a.com – DPRD Kabupaten Malang menyoroti sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang dinilai tak maksimal sumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2022.
Dalam rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang 2022, disebutkan tiga BUMD yang tidak menyumbang PAD secara maksimal.
Antara lain, Perumda Jasa Yasa, BPR Artha Kanjuruhan, dan PT Kigumas.
Juru bicara (Jubir) Rapat Paripuna, Sujono mengatakan, BUMD sendiri memiliki kewajiban menyumbangkan PAD melalui hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.
“Karena BUMD sendiri memiliki tugas memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah dan memperoleh laba atau keuntungan bagi daerah,” terangnya pada rapat paripurna, Rabu (7/6/2023).
Politis Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyebutkan, dari empat BUMD yang dimiliki Pemkab Malang, hanya BUMD PDAM Tirta Kanjuruhan yang dapat menyumbang PAD sebesar Rp10,29 miliar.
Baca Juga: APBD 2022, Pemprov Jatim Surplus Pendapatan Daerah Tembus 107,92 Persen
“Penyumbang pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah dari PDAM Tirta Kanjuruhan sebesar Rp10,29 miliar dan dari penyertaan modal di Bank Jatim sebesar Rp13,22 miliar,” tuturnya.
Sehingga dengan ini, DPRD Kabupaten Malang menekan agar Pemkab Malang bersikap tegas terhadap tiga BUMD yang belum dapat maksimal menyumbang PAD 2022.
“Untuk itu pernyertaan modal yang tidak berkontribusi terhadap pendapatan daerah perlu dievaluasi dengan serius kepada tiga BUMD, yakni kepada Perumda Jasa Yasa, PT BPR Artha Kanjuruhan, serta PT Kigumas,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Malang mengatakan, kurang maksimalnya sumbangsih PAD 2022 dari BUMD yang dinaungi Pemkab Malang tidak lain merupakan imbas dari pandemi Covid-19.
Sehingga, kedepannya Pemkab Malang akan melakukan pembenahan terhadap tiga BUMD melalui Dewas Pengawas (Dewas), Sekertaris Daerah (Sekda) serta pihak lainnya yang terlibat.
“Nanti BUMD yang kurang sehat akan kita benahi. Terakhir BPR Artha sama Jasa Yasa itu kita evaluasi semua untuk dibenahi, ini lagi proses pembenahan,” singkat Sanusi saat ditemui Blok-a.com seusai rapat paripurna, Rabu (7/6/2023).(ptu/lio)