Magetan, Blok-a.com — Ketua DPRD Magetan, Suratno, menilai pelantikan 185 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagai momentum penting dalam penyegaran birokrasi sekaligus penguatan pengabdian aparatur kepada masyarakat.
Menurutnya, proses mutasi dan pengangkatan pejabat bukanlah hal yang mudah atau sekadar rotasi jabatan semata. Di balik pelantikan tersebut, terdapat tahapan panjang yang harus dilalui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pengabdian, mutasi, dan pengangkatan ini adalah hal yang luar biasa. Ini bentuk penyegaran dan momentum penting. Prosesnya tidak serta-merta, ada tahapan yang panjang,” ujar Suratno usai pelantikan, Jumat (30/1/2026).
Ia menjelaskan, sebelum ditetapkan, setiap pejabat telah melalui proses penilaian kinerja oleh tim yang berwenang, dilanjutkan dengan analisis jabatan, penilaian kredibilitas, hingga rekomendasi kepala daerah. Setelah itu, usulan masih harus melalui tahapan verifikasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Mulai dari tim penilai kinerja, analisis jabatan, rekomendasi kepala daerah, sampai verifikasi di BKN. Semua harus dilalui. Ini sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku,” jelasnya.
185 Pejabat Pemkab Magetan Dilantik di Pendopo Surya Graha
Pemkab Magetan Resmi Lantik 185 Pejabat, Bupati Dorong Akselerasi Layanan & Kinerja Birokrasi
Suratno menegaskan, seluruh proses pengangkatan dan mutasi pejabat telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS juncto PP Nomor 17 Tahun 2020, yang mengatur tata cara, rekomendasi, hingga prosedur pengisian jabatan.
Ia menilai, pelantikan ini menjadi momen strategis untuk menjembatani dan menyinergikan program prioritas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini menjadi momen luar biasa untuk menjembatani program skala prioritas pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, sekaligus sebagai pengabdian nyata kepada masyarakat,” katanya.
Ketua DPRD Magetan juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjadikan jabatan sebagai amanah dan kehormatan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia mendorong peningkatan kinerja, profesionalisme, serta akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Tunjukkan kinerja yang lebih baik, kredibel, akuntabel, dan bangun kepercayaan masyarakat. Kita ini pelayan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Suratno, aparatur pemerintah dituntut mampu menghadirkan pelayanan yang humanis, menyejukkan, namun tetap profesional dalam setiap pelaksanaan tugas.
“Bagaimana membuat masyarakat merasa nyaman, sejuk, dan dilayani dengan baik, tetapi tetap menjunjung tinggi profesionalisme kerja,” pungkasnya. (nan/gni)