Sidoarjo, Blok-a.com – Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Menandatangani perjanjian kinerja tahun 2026 dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (27/1/2026).
Penandatanganan perjanjian kinerja tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah. Melalui perjanjian ini, masing-masing perangkat daerah dan PPPK paruh waktu menyatakan komitmen untuk melaksanakan tugas sesuai target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Bupati Sidoarjo Subandi dalam sambutannya menegaskan bahwa perjanjian kinerja bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
“Pencapaian kinerja harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat, serta didukung penggunaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran,” ujar Subandi.
Ia juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif sebagai faktor pendukung peningkatan kinerja aparatur. Menurutnya, komitmen yang tertuang dalam perjanjian kinerja harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kinerja perangkat daerah dan aparatur pemerintah.
Melalui penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2026 dan PKS ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja serta kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
“Melalui pelaksanaan perjanjian kinerja perangkat daerah dan penyerahan kerja sama PPPK paruh waktu ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah. Tujuan utamanya guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya. (fah/gni)